DKI JAKARTA - JAKARTA. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berupaya penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing ( ERP) bisa terlaksana pada 2021. Setelah ERP diberlakukan, maka aturan pembatasan kendaraan dengan sistem plat nomor ganjil genap pun tidak ada.
"Pertama 3 in 1 dan 4 in 1, itu kan, setelah itu ganjil genap, setelah itu terakhir baru condjusted pricing. Nah artinya kalau sudah diperlakukan ERP sudah tidak ada ganjil genap," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, kepada Kompas.com, Senin (21/10).
Baca Juga: Jalur khusus pengendara sepeda diharapkan dapat menekan polusi udara di Jakarta
Baca juga: Alasan ERP Dipasang di Merdeka Barat Syafrin mengatakan hal itu terjadi, sebab kedua sistem yang pada dasarnya untuk mengurai kemacetan tersebut tidak bisa diterapkan bersamaan.
"Sebab jika ada satu ruas jalan tidak mungkin ada ERP dan ganjil genap," katanya. Suasana penindakan pelanggar ganjil genap di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2019) sore.
Pemprov DKI sendiri sebetulnya baru memperluas kebijakan wilayah penerapan aturan ganjil genap untuk mengurai kemacetan. Penerapan resmi dilakukan pada 9 September 2019 setelah melakukan tahapan sosialisasi.
Baca Juga: Perluasan ganjil-genap kendaraan belum mampu bersihkan udara DKI Jakarta
Kini ada 25 ruas jalan di Jakarta yang terkena dampak ganjil genap. Rinciannya terdiri dari sembilan ruas lama ditambah dengan 16 ruas baru, termasuk 28 gerbang tol.
Adapun skema jalan berbayar atau ERP sudah diwacanakan sejak beberapa tahun silam namun belum terlaksana. Pemprov DKI sebenarnya sudah mulai melelang proyek ERP pada 2019.
Namun dibatalkan mengikuti pendapat hukum Kejagung. Sebab dinilai ada hal prinsip yang bertentangan dengan undang-undang.
Kajian ERP akan dimulai pada awal 2020 dan diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun depan. Jika semua lancar maka proyek diharapkan terealisasi pada 2021.
Baca Juga: Kualitas Jakarta lebih baik daripada Bekasi dan Depok, Selasa (15/10) pagi
Berikut 25 ruas jalan yang menerapkan ganjil genap di Jakarta:
1. Jalan Medan Merdeka Barat
2. Jalan MH Thamrin 3. Jalan Jenderal Sudirman
4. Jalan Jenderal S Parman, mulai simpang Jalan Tomang Raya sampai Jalan Gatot Subroto.
5. Jalan Gatot Subroto
6. Jalan MT Haryono
7. Jalan HR Rasuna Said
8. Jalan DI Panjaitan
9. Jalan Jenderal Ahmad Yani, mulai simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai dengan simpang Jalan Perintis Kemerdekaan
10. Jalan Pintu Besar Selatan
11. Jalan Gajah Mada
12. Jalan Hayam Wuruk
13. Jalan Majapahit
14. Jalan Sisingamangaraja
15. Jalan Panglima Polim
16. Jalan Fatmawati, mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang
17. Jalan Suryopranoto
18. Jalan Balikpapan
19. Jalan Kyai Caringin
20. Jalan Tomang Raya
21. Jalan Pramuka
22. Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur, mulai simpang Jalan Paseban Raya sampai dengan simpang Jalan Diponegoro
23. Jalan Kramat Raya
24. Jalan Stasiun Senen
25. Jalan Gunung Sahari
Dengan diberlakukannya perluasan ganjil genap, pengendara yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksinya yakni denda maksimal Rp 500.000. (Gilang Satria)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aturan Ganjil Genap di Jakarta Dihapus pada 2021",
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
