PETERNAKAN - SEMARANG. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan pentingnya vaksinasi dan testing terhadap hewan ternak dalam mengatasi kasus PMK di dalam negeri.
Untuk kasus PMK di Jawa Tengah, Prof. Wiku menyebut laju vaksinasi hewan ternak di daerah ini baru 3,74 persen dari target 74.784 suntikan vaksin. Padahal, berdasarkan peta zonasi hampir seluruh wilayah di Jawa Tengah berada di zona kuning.
"Kecilnya laju vaksinasi juga disebabkan karena alat yang kurang. Mohon ini jadi perhatian untuk melakukan percepatan vaksinasi diikuti dengan jumlah vaksin yang tersedia," kata Prof. Wiku dalam Rapat Koordinasi Penanganan Wabah PMK di Semarang, Rabu (27/7).
Baca Juga: PMK Merebak, Konsumsi Daging Kerbau Meningkat
Prof. Wiku juga mengimbau agar perhitungan pendataan vaksinasi dilakukan berdasarkan jumlah hewan ternak yang sudah divaksin sesuai dengan jenisnya. Sebab, perhitungan berdasarkan jumlah vaksin yang telah dilakukan sebelumnya dinilai kurang tepat.
Adapun penyebaran PMK berpotensi besar terjadi di pasar hewan sehingga perlu dilakukan penutupan. Namun, apabila kembali dibuka perlu dipastikan penerapan biosecurity sudah berjalan di pasar hewan dan untuk orang yang membawa ternaknya. Harus dipastikan hewan yang masuk pasar dalam kondisi sehat.
Terkait testing, Prof. Wiku menyebutkan kemampuan testing Jawa Tengah saat ini masih cukup rendah. Hal ini disebabkan kemampuan dari laboratorium di Balai Besar Veteriner Wates masih terbatas serta jumlah sampel yang dikirim juga ikut terbatas.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat nantinya akan menyuplai kebutuhan yang diperlukan serta menugaskan laboratorium lain di lingkungan Jawa Tengah dan Jogjakarta yang bisa mendukung testing lebih masif. Seperti, universitas kedokteran hewan dan fasilitas lain di Kementerian Kesehatan.
"Testing harus dilakukan cepat supaya penyebaran tidak semakin meluas. Jangan ragu melakukan testing karena kita tau bukan hanya dari gejala klinis tapi juga melalui testing," jelas Prof. Wiku.
Selain itu, Prof. Wiku mengimbau Satgas di setiap daerah untuk mampu memberikan informasi yang langsung dan lugas kepada para peternak agar tidak panik dan terjadi panic selling.
Baca Juga: Nasib Pariwisata Indonesia Usai Selandia Baru Tingkatkan Pencegahan dari Virus PMK
Melihat kejadian di Jawa Timur, yang mana selama periode 1-2 bulan sebanyak 10-15 persen hewan ternak mati atau dipotong bersyarat. Hal tersebut disebabkan oleh panic selling.
Karenanya, biosecurity sangat diperlukan agar orang-orang yang keluar masuk pertenakan dipastikan bebas dari virus PMK. Perlu juga dilakukan disinfeksi sebab perternak berpotensi menjadi penyebar virus.
Babinsa & Bhabinkamtibnas diminta untuk menjaga para peternak dan memastikan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di tengah kondisi saat ini. Seperti, membeli murah hewan ternak kemudian disembuhkan dan dijual kembali dengan harga tinggi.
"Jangan ditolerir. Kerugian besar sudah terjadi di Jawa Timur. Jangan sampai terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah karena di sini adalah sentra peternakan terbesar di Pulau Jawa," tegas Prof. Wiku.
Produksi Vaksin dalam Negeri
Pemerintah saat ini berupaya memproduksi vaksin dalam negeri. Diperkirakan pada September - Desember tahun ini, Pusvetma di Surabaya bisa memproduksi 250 ribu vaksin per bulanannya. Begitu juga dengan Vaksindo yang diperkirakan bisa memproduksi vaksin dalam jumlah yang sama.
Baca Juga: Kementan Pastikan Vaksin PMK Buatan Indonesia Siap pada Akhir Agustus 2022
Selain itu, pemerintah tengah membahas rencana impor bulk antigen dalam jumlah besar. Nantinya proses fill and finish bisa dilakukan di Indonesia, sehingga vaksin bisa diproduksi di dalam negeri dengan jumlah yang banyak.
Vaksinasi siap dilakukan dalam kurun 2-3 bulan setelah import bulk antigen datang. Diperlukan kemampuan vaksinasi yang baik di setiap daerah. Diharapkan kemampuan vaksin jangan sampai rendah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
