BEKASI. Sebuah map plastik berwarna biru berisi selembar kertas. Dalam kertas tersebut, terdapat kolom-kolom serta barisan nama. Satu nama biasanya memiliki kolom kotak-kotak kecil berisi nama-nama hari beserta tanggalnya. Paraf si pemilik nama tadi terisi di kotak-kota itu.
Kertas tersebut bukan daftar presensi mahasiswa yang biasanya ada ketika mereka sedang menjalani kegiatan perkuliahan. Kertas tersebut adalah list presensi pegawai Pemerintah Kota Bekasi. "Saya absen (presensi) masih manual," ujar salah seorang pegawai negeri sipil di Pemkot Bekasi, Jumat (19/6/2015) kemarin.
Padahal, Pemerintah Kota Bekasi memiliki gedung baru dengan 10 lantai. Gedung tersebut sebagian besar diisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkot Bekasi.
Gaya gedung tersebut layaknya gedung perkantoran. Memiliki lantai basement untuk tempat parkir kendaraan dan juga lift untuk mencapai tiap-tiap lantai di atas. Meski demikian, modernnya gedung pemerintahan tersebut belum diikuti dengan sistem presensi yang hingga kini masih manual.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Husni Tarigan pun mengakui, sebagian besar kantor pemerintahan di Bekasi masih memiliki sistem presensi manual. "Memang kita masih manual. Sebagian besar absensi (presensi) masih manual. Alasannya ya karena memang tahun ini belum teranggarkan. Kita coba ajukan di tahun depan," ujar Husni.
Rawan manipulasi
Beberapa waktu lalu, Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Bekasi melakukan inspeksi ke Kelurahan Sepanjang Jaya, Kelurahan Bojong Rawalumbu, dan Kecamatan Rawalumbu.
Ketua Komisi A Ariyanto Hendrata mengatakan, awalnya inspeksi ini untuk memeriksa kehadiran pegawai di hari pertama puasa. Hal ini untuk mengetahui apakah pegawai masih bersemangat kerja dalam kondisi berpuasa atau tidak. Memeriksa hal tersebut di kelurahan serta kecamatan pun bukan dilakukan tanpa alasan.
"Kita pilih kelurahan dan kecamatan karena mereka adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsug kepada warga," ujar Ariyanto.
Dalam inspeksi tersebut, Komisi A menemukan beberapa PNS yang sudah pulang sebelum jam kerja. Padahal, jam kerja mereka sudah dikurangi selama bulan puasa ini. Loket-loket pelayanan pun sepi.
Namun Ariyanto mengatakan, anggota Dewan menemukan hal yang tidak mereka duga. Ketika melihat daftar presensi untuk mengetahui jumlah pegawai yang masuk hari itu, mereka justru menemukan daftar yang telah terisi sampai Jumat (19/6/2015), meski hari pelaksanaan inspeksi saat itu Kamis (18/6/2015).
Ariyanto pun melihat hal ini sebagai bentuk kecurangan dan krisis kepemimpinan. Sebab, langkah tersebut juga digunakan oleh Camat setempat, Lukmanul Hakim. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Rawalumbu, Ali Nurcahya, pun memberi penjelasan tentang hal tersebut.
"Karena Pak Camat juga enggak merhatiin. Dia tanda tangan keterusan aja sampai hari Jumat," ujar Ali di Kantor Camat Rawalumbu, Jumat kemarin.
Ali mengatakan, persoalan presensi yang terisi sampai Jumat adalah murni ketidaksengajaan. Dia juga menjelaskan alasan pegawai lainnya ikut-ikutan membubuhkan tanda tangan kehadiran sampai hari Jumat. Menurut dia, hal tersebut karena nama Camat Rawalumbu Lukmanul Hakim berada pada urutan paling atas.
Dugaan dia, para pegawai secara tidak sengaja mengikuit ritme tanda-tangan camat yang berada di urutan paling atas. Hal tersebut, kata Ali, bukan hal yang disengaja oleh pegawai. Ali menegaskan, camat dan pegawai tidak memiliki niat untuk mencurangi atau memanipulasi kehadiran.
Perbaiki sistem
Dalam kasus di Kecamatan Rawalumbu kemarin, daftar presensi yang sudah penuh terisi hingga akhir pekan memang diakui sebagai sebuah ketidaksengajaan. Namun itu pun ikut menunjukan bahwa sistem absen di kantor pemerintahan rawan dimanipulasi orang-orang tak bertanggungjawab.
Komisi A pun meminta Pemerintah Kota Bekasi mempersiapkan sistem absensi pegawai yang lebih canggih. Ariyanto mengaku tegas meminta hal ini, sebab presensi manual juga dialami di Gedung DPRD sendiri.
"Komisi A mendorong agar Pemkot Bekasi menggunakan sistem absensi (presensi) pegawai yang lebih akurat berbasis pada teknologi canggih. Sidak kemarin kembali membuktikan lemahnya sistem absensi (presensi) manual," ujar Ariyanto.
"Mau finger print, iris mata, atau yang lainnya, terserah dan tergantung kemampuan anggaran pemkot. Termasuk di dewan masih manual," tambah Ariyanto.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga berjanji akan segera melakukan pemeriksaan khusus terkait hal ini. Dia juga meminta kepada DPRD Bekasi untuk langsung memberi rekomendasi kepadanya jika menemukan ketidaksesuaian dalam kinerja pegawainya.
"Kami akan lakukan pemeriksaan khusus terkait kedisiplinan aparatur. Masukan juga untuk DPRD bila turun ke lapangan dan mendapatkan kondisi yang tidak sesuai dengan tupoksi dan SOP harus ada rekomendasi ke kepala daerah agar menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti," ujar Rahmat. (Jessi Carina)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
