PERTANIAN-LOMBOK BARAT. masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya Desa Lembar mengaku kesulitan sebelum dibangunnya akses jalan usaha tani.
Pasalnya, butuh biaya yang cukup tinggi untuk melakukan distribusi hasil pertanian mereka yang akan dijual kepada tengkulak di pasar.
Salah satunya, Iwayan seorang petani jagung yang lahir dan tumbuh besar di Lembar. Saat ditemui Kontan.co.id di lokasi, Irwayan mengungkapkan betapa sulitnya melakukan distribusi pertanian.
Baca Juga: Hadir di Lembar, Menteri ATR/BPN Bantu Tingkatkan Ekonomi Warga Lewat Pembagian SHM
"Semua petani bersyukur bahwa ada di buatkan jalan tani untuk mempermudah untuk pengangkutan hasil-hasil tani dan penjualan kita terbantu karena saudagar saudagar bisa masuk ke sawah semua," ujar Irwan kepada Kontan, Kamis (25/1).
Bahkan, kata dia, untuk mengajukan pembuatan sertifikat tanah dirinya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun.
"Saya sebagai petani yang kena KT tanah saya menunggu untuk pembagian sertifikat dan untuk pembagian itu tidak dikenakan biaya," ujar dia.
Pasalnya, jika menggunakan alat berat untuk membajak ladang, para petani terpaksa melewati lahan orang yang akan memicu pertikaian.
"Jadi kadang lewat pun dikasih kadang tidak juga
Dan saat ini karena ada bantuan dari bapak menteri itu akhirnya bisa membebaskan tanah untuk membuat jalan kepada peta," pungkasnya.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Targetkan Sertifikat Tanah Mencapai 120 Juta Bidang pada 2024
Di sisi lain, Syamsiyah (48) adalah salah satu warga yang turut menyumbangkan lahannya untuk kegiatan Konsolidasi Tanah di Desa Lembar. Ia mengaku dapat merasakan manfaatnya setelah dilaksanakannya pelebaran jalan.
“Manfaat yang didapat dari pelebaran jalan ini, masyarakat kami di sini sangat bersyukur, karena masyarakat di sini adalah peternakan dan pertanian, jadinya untuk mencari pakan sangat mudah pakai odong-odong sawah. Dan hasil tanahnya dari tanam jagung jadi mudah juga untuk mobilisasi angkutan umumnya mengangkut hasil jagung tersebut,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Tenaga Ahli Bidang Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Imam Pramukarno; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Lutfi Zakaria beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi beserta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
