PILKADA - JAKARTA. Debat Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan alias Pilkada Tangsel membeberkan program kerja dari para peserta. Sayangnya, masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.
Para peserta debat Pilkada Tangsel tak memaparkan data kuantitatif sebagai dasar perhitungan dan pertimbangan pembuatan konsep program kerja. Implikasinya ke depan, pemilih akan sulit menagih janji-janji paslon terpilih.
Demikian yang terungkap dari agenda Cek Fakta Debat Pilkada Tangsel yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jakarta bersama Google News Initiative, Kamis (3/12) malam.
Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, yang menjadi narasumber penganalisa data, mengatakan, seyogyanya tiap pasangan calon dalam kontestasi politik harus memiliki data yang kuat sebagai pijakan memaparkan program kerja kepada pemilih.
Baca Juga: Rahayu Saraswati keluhkan sulitnya DPRD Tangsel cek kinerja PT PITS
Publik akan lebih tercerdaskan
Dengan data, publik akan lebih tercerdaskan dalam memilih secara rasional, bukan karena alasan-alasan emosional.
"Kalau sudah ada data, pastinya, mereka (paslon) tahu harus berbuat apa. Paparan data juga membuat publik bisa menagih janji-janji yang dikemukakan pada kampanye. Semuanya terukur. Saya melihat ini belum muncul dalam Pilkada Tangsel, juga di banyak wilayah lain," kata Emrus.
Debat Pilkada Tangsel diikuti oleh tiga paslon: Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) dengan nomor urut 1, Siti Nurazizah-Ruhamaben nomor urut 2, dan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan nomor urut 3.
Pada debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel dan bertemakan keamanan dan keadilan, ketiga paslon adu gagasan mengenai keamanan dan keadilan itu.
Baca Juga: Pilkada 2020, inilah 16 aturan mencoblos di masa pandemi
