Gembong menduga, pengunduran diri dua pejabat tersebut tak lepas dari tekanan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Soalnya, banyak usulan anggaran yang ditemukan janggal, seperti ada usulan anggaran Rp 5 miliar untuk lima influencer di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
"Bisa saja dengan hiruk pikuknya pembahasan APBD itu ada tekanan dari pimpinannya. Ini, kan, cukup hiruk pikuk pembahasan APBD sekarang. Tapi, kenapa itu terjadi karena memang perencanaan kita sangat lemah," ujar Gembong.
Baca Juga: E-Budgeting DKI Jakarta akan diperbarui, publik bisa komentari anggaran dalam sistem
Meski demikian, pengunduran diri dua pejabat tersebut, menurut Gembong, tak akan menghambat pembahasan anggaran yang saat ini berjalan.
"Pembahasan, sih, enggak ada soal. Pembahasan masih berjalan normal saja, enggak berpengaruh. Namanya aparatur kita kan sistemnya sudah berjalan, siapa pun yang mengendalikan kan enggak ada soal," ujar Gembong.
Gerindra nilai keduanya tak mampu kerja
Berbeda dengan Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra menilai pengunduran diri keduanya memang karena ketidakmampuan mereka dalam bekerja.
Baca Juga: Ini dia beda transparansi anggaran DKI Jakarta era Ahok dan Anies
"Menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri. Yang saya ketahui ada rekam jejaknya. Mereka bermasalah, salah satu pemicunya itu (kelalaian input data). Bappeda, kan, punya tupoksi leading sector untuk menyusun KUA-PPAS perencanaan semua masing-masing SKPD," kata Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Syarif.
