DKI JAKARTA - JAKARTA. Mundurnya dua pejabat Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, keduanya mundur di tengah pembahasan anggaran yang menuai kontroversi karena banyaknya kejanggalan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi mundur saat tengah pembahasan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Edy diduga mengundurkan diri setelah anggaran untuk influencer sebesar Rp 5 miliar dipertanyakan publik. Adapun Mahendra diduga mundur karena Bappeda punya peran vital, bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran DKI Jakarta.
Baca Juga: Anies: Sistem e-budgeting yang baru harus bisa ikat seluruh penyusun anggaran
Tak hanya masyarakat, para anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta juga turut buka suara atas pengunduran diri keduanya.
PDI-P sebut ada tekanan dari pimpinan
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan pengunduran diri dua pejabat Pemerintah DKI Jakarta tersebut. Dia menduga, dua pejabat itu mundur karena ada tekanan dari atasan mereka.
Baca Juga: Dua pejabat DKI Jakarta mundur di tengah kisruh anggaran, Anies terkejut
"Kami hormati sikap (mundur) itu. Tapi yang kedua, kami sayangkan di saat pertempuran pembahasan APBD mereka mengundurkan diri, kan gitu. Kenapa tidak menyelesaikan peperangan sampai selesai, baru mundur? Itu saja yang kami sayangkan," kata Gembong saat dihubungi Sabtu (2/11).
