DPRD buka suara soal 2 pejabat DKI Jakarta yang mundur, apa kata mereka?

Senin, 04 November 2019 | 12:55 WIB   Reporter: kompas.com
DPRD buka suara soal 2 pejabat DKI Jakarta yang mundur, apa kata mereka?

ILUSTRASI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan pada pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).


"Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggungjawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya, Pak Hendra," lanjut dia.

Syarif tidak sepakat dengan penilaian anggota DPRD yang lain yang melihat dua pejabat tersebut mundur karena ketidakmampuan Anies dalam mengontrol kinerja bawahannya. Menurutnya, Anies sudah melakukan penyisiran anggaran. Maka, ketika ada yang masih janggal itu merupakan salah kepala dinasnya.

Baca Juga: Anggaran lem aibon bikin heboh, Sri Mulyani bakal bicara dengan Kemdagri

"Wong justru Pak Anies mampu mengatasi lebih dari prediksi publik, Pak Anies mampu mengatasi itu. Menurut saya, kan, Pak Anies bilang di YouTube tanggal 23 kemarin. 'Saya tujuh hari sebelum soal lem Aibon dan lain-lain sudah menyisir, dan memotong anggaran itu, saya di dalam ruangan bersama jajaran saya tidak perlu memperumit masalah', berarti Pak Anies mampu, ya, kan," ujarnya.

PSI minta Anies evaluasi gaya kepemimpinan

Menurut Fraksi PSI, pengunduran diri kedua dua pejabat Pemprov DKI berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran yang tidak transparan dan buruk di DKI Jakarta. “Kontrol kebijakan ada di gubernur. Jadi, saya enggak sama sekali menyalahkan Kadisparbud dan Kepala Bappeda karena semua tanggung jawab ada di gubernur,” kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Politisi muda ini meyakini, para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI sebenarnya siap untuk transparan dalam pembahasan anggaran. Namun, Anies yang menutup-nutupi proses pembuatan anggaran.

Baca Juga: Dishub DKI usulkan revisi anggaran pembangunan jalur sepeda jadi Rp 62 miliar

Itu menyebabkan para ASN tersebut mendapat tekanan dari publik setelah beberapa kejanggalan anggaran yang diusulkan terkuak. “Kami enggak mau salahkan ASN karena dasarnya ASN siap transparan. Mereka sudah biasa dikritik dan dikuliti,” kata dia.

William berharap, agar kejadian itu bisa menjadi pemantik bagi Anies mengevaluasi gaya kepemimpinannya. “Seharusnya, kejadian ini menjadi momentum untuk dia evaluasi gaya kepemimpinannya ini,” ujar William.

Penulis: Ryana Aryadita Umasugi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPRD Buka Suara soal Mundurnya 2 Pejabat DKI, Anies Harus Evaluasi Kepemimpinan hingga Dugaan Ada Tekanan..."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: S.S. Kurniawan

Terbaru