kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45700,06   2,33   0.33%
  • EMAS938.000 -0,85%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Komnas HAM dorong Pemda Papua agar lebih aktif tangani masalah hak asasi manusia


Jumat, 15 November 2019 / 18:23 WIB
Komnas HAM dorong Pemda Papua agar lebih aktif tangani masalah hak asasi manusia
ILUSTRASI. Kondisi bangkai dari mobil dan rumah yang terbakar di kawasan Homhom, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Kamis (10/10/2019). Komnas HAM dorong Pemda Papua agar lebih aktif tangani masalah HAM. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara meminta pemerintah daerah ( pemda) di Papua lebih aktif dalam menangani persoalan. Menurut Beka, dalam sejumlah permasalahan khususnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, peran pemda kerap kali kurang terdengar. 

"Yang alpa adalah, dari sekian banyak persoalan HAM di Papua adalah peran pemda. Peran pemda dalam pemenuhan layanan publik dan hak dasar warga," kata Beka dalam acara launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11). 

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta lelang 12 jabatan, ini perinciannya

Dalam hal pelayanan publik misalnya, sampai saat ini di Papua masih terlihat upaya aparat keamanan yang berkampanye bahwa mereka berjasa dalam hal pendidikan dan kesehatan. 

Aparat mengklaim bahwa mereka berperan dalam menggantikan fungsi guru dan tenaga kesehatan. Padahal, kedua persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemda. 

"Sehingga bagi kami setelah investigasi peristiwa (kerusuhan) Nduga, rekomendasi pertama komnas adalah bagaimana kemudian pemerintah pusat menguatkan fungsi-fungsi pemerintah daerah, supaya apa, di sisi yang lain ini juga mengurangi peran militer dan polisi untuk ada di wilayah sipil. Ini penting saya kira untuk kemudian menguatkan pemda," ujar Beka. 

Beka kemudian menyinggung kealpaan Bupati Nduga saat peristiwa kerusuhan pecah di kabupaten itu pada September lalu. Saat itu, bupati Nduga justru berada di Australia dan baru kembali ke lokasi beberapa minggu berikutnya. 

Bahkan, ketika ada kunjungan dari menteri pun, bupati Nduga sebagai pimpinan tertinggi wilayah tersebut, tidak berada di lokasi. 

Baca Juga: PKS dan Gerindra masih belum sepakat soal wagub DKI Jakarta

"Menteri PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) ke Nduga, bupatinya tidak ada. Padahal dikunjungi menteri untuk memastikan hak-hak kesehatan dan pendidikan terpenuhi," kata Beka. 

Untuk itulah, Beka mendorong adanya perhatian khusus dari pemda untuk persoalan-persoalan HAM di Papua ini. (Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM"




TERBARU

Close [X]
×