JAKARTA. Kemarau panjang atau El Nino memicu terjadinya kebakaran lahan di sejumlah daerah. Tak terkecuali di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan Yulizar Dinoto mengatakan, Pemda telah berupaya keras mencegah kebakaran lahan. Namun, kondisi di lapangan dengan area hutan yang tersebar cukup menyulitkan aparat di lapangan.
"Terkait penyebab kebakaran, kami mengacu pada surat edaran dari pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 99% kebakaran lahan dan hutan disebabkan karena ulah manusia atau oknum," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8).
Ia menjelaskan, oknum tersebut sepanjang pengalaman di lapangan, biasanya merupakan penyerobot lahan atau oknum tidak bertanggung jawab yang hanya menyulut api, lalu meninggalkannya. Motifnya bisa bermacam-macam, mulai dari tidak sengaja membakar, hingga membuka lahan dengan dibakar.
"Masalahnya, kalau pihak swasta terutama perusahaan besar, saya nilai tidak berani melakukan hal itu karena ancamannya pidana serta izinnya dicabut. Mereka juga takut akan hal itu," ucapnya.
Justru, lanjut dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel menggandeng perusahaan-perusahaan besar untuk membantu menanggulangi kebakaran yang terjadi. "Mereka kan punya sumber daya manusia serta peralatan untuk memadamkan api," katanya.
Upaya sinergi tersebut, menurut dia, efektif memadamkan kebakaran yang terjadi di Sumsel. "Nah, untuk mencegah kebakaran kembali terjadi, ini tugas bersama. Pengawasan harus ditingkatkan lagi agar tidak menjadi korban dari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.
Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat Nyarong menjelaskan, kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah belakangan ini terjadi karena kurang optimalnya upaya preventif. Hal itu terlihat dari kurang tanggapnya dinas-dinas terkait untuk mengawasi daerah yang rawan kebakaran.
Setelah terjadi kebakaran, lanjut dia, pemerintah daerah terutama BPBD harus kerja ekstra untuk menanggulangi asap dan ekses dari kebakaran. "Kami mengalami sendiri bagaimana menanggulangi asap dari kebakaran dan dampak lainnya. Kami langsung bentuk 8 satgas dengan SK Gubernur untuk mengatasi masalah tersebut," katanya.
Menurut dia, upaya yang harus diambil pasca-kebakaran lebih besar dibanding upaya preventif. Dari 8 Satgas yang dibentuk, BPBD menggandeng unsur TNI/Polri, dinas terkait, pemuka agama, dan pemuka masyarakat. "Meski berhasil, tenaga yang dikeluarkan lebih besar jika kita bisa mengoptimalkan upaya preventif, karena terjadi mobilisasi sumber daya yang besar," paparnya.
Dia menjelaskan, kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kalimantan Barat kemungkinan sama dengan yang terjadi di daerah-daerah lain. "Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 99% kebakaran lahan dan hutan disebabkan karena ulah manusia, bisa jadi karena merokok sembarangan, penggunaan alat memancing ikan dengan cara membakar, serta oknum penyerobot lahan yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar," paparnya.
Kondisi itu, lanjut dia, mengindikasikan upaya preventif dari pemerintah pusat juga perlu ditingkatkan. Hal itu mengingat pemerintah pusat memiliki akses peta lokasi rawan kebakaran. Sementara kondisi pemerintah daerah masih bergelut dengan masalah klasik, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya, dan minimnya informasi potensi lokasi rawan kebakaran.
"Selain itu, penegakan hukum dan regulasi di daerah juga masih kurang. Jadi jangan heran masalah kebakaran lahan biasa terulang setiap musim kemarau," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
