/2026/06/11/544162992.jpg)
KONTAN.CO.ID - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan penyesuaian tarif transportasi umum di Jakarta.
Dalam usulan tersebut, tarif layanan TransJakarta di dalam wilayah DKI Jakarta menjadi Rp 5.000, sedangkan tarif TransJabodetabek yang menyasar wilayah penyangga menjadi Rp 10.000.
Baca Juga: Kesempatan Terakhir, Ini 5 Jalur Mandiri UIN Sunan Kalijaga 2026 yang Masih Dibuka
Usulan tersebut disampaikan Sugihardjo usai dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai Ketua DTKJ periode 2026-2029 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Menurut Sugihardjo, DTKJ telah mengkaji penyesuaian tarif tersebut dan membahasnya melalui dialog publik bersama berbagai pihak.
"Nah sekarang yang diusulkan DTKJ tarifnya itu disederhanakan menjadi hanya dua kelompok. Tarif di dalam wilayah kota Jakarta dengan TransJakarta," kata Sugihardjo, Jumat.
Sugihardjo mengatakan, untuk layanan transportasi umum di dalam Jakarta, DTKJ mengusulkan tarif tunggal sebesar Rp 5.000.
"Besarannya untuk yang dalam kota Jakarta kita mengusulkan Rp 5.000," ujar dia.
Baca Juga: Syarat dan Mekanisme Pengajuan Bansos Juli 2026: Terbaru Bisa Daftar lewat Perlinsos
Tarif tersebut akan berlaku untuk layanan TransJakarta yang terintegrasi dengan Mikrotrans, BRT, maupun non-BRT.
Menurut dia, meski tarif BRT naik dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000, masyarakat yang sebelumnya harus membayar lebih saat berpindah layanan justru akan diuntungkan.
"Kalau misalnya selama ini 3.500 naik BRT terus nyambungnya enggak ke BRT, ke non-BRT, berarti nambahnya berapa? Rp 3.500 dua kali kan, Rp 7.000. Kalau sekarang dengan Rp 5.000 naik apa turun tuh berarti? Turun kan jadi Rp 7.000. Jadi kalau kita ngelihat itunya turun tuh. Tapi kalau dari Rp 3.500-nya jadi naik," ucapnya.
Selain tarif dalam kota, DTKJ juga mengusulkan tarif TransJabodetabek sebesar Rp 10.000. Menurut dia, dengan tarif tersebut, penumpang TransJabodetabek nantinya juga dapat menggunakan layanan TransJakarta dalam satu skema tarif yang terintegrasi.
"Apalagi nanti kalau misalnya kita mendorong sebetulnya integrasinya bukan sesama moda transportasi jalan, tapi dengan LRT dan MRT," ujar dia.
Baca Juga: Bupati Langkat Ditangkap KPK, Atas Kasus Apa?
Usulan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.
Menurut dia, penyesuaian tarif juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat tetap nyaman menggunakan transportasi umum.
"Kami mendorong untuk adanya penyesuaian tarif tapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Nah ini kami sudah usulkan," ujar Sugihardjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
