JAKARTA. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Orda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyampaikan bahwa dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2017, permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling banyak terjadi di DKI Jakarta.
"Yang paling problem memang di DKI, karena paling dekat dan semua melihat," ujar Sumarsono dalam rapat Kementerian Dalam Negeri dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3).
Pertama, masih ada sekitar 56.000 warga yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Mereka sulit ditemukan tempat tinggalnya karena sebagian tinggal di apartemen atau lokasi-lokasi yang sudah tergusur. Kemendagri terus berupaya "mengejar" mereka agar dapat melakukan perekaman.
"Ini kejar terus, sampai ada mobil keliling untuk menjemput siapa yang mau merekam. Meskipun setelah direkam, masih belum kami beri e-KTP hardcopy-nya tapi kami kasih keterangan suket (surat keterangan) buat kepentingan pilkada, ini pun belum 100 persen juga rekamannya," tuturnya.
Permasalahan kedua, partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dinilai menggembirakan dan mencapai 78% hampir merata di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, jumlah pemilih yang datang pada hari H pemungutan suara dianggap melebihi stok suara di TPS.
"Sehingga enggak ketampung juga, form (DPT tambahan) habis. Ini problem kedua, ini di luar dugaan ya," tutur Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta itu.
Ada pula permasalahan-permasalahan kecil, seperti warga yang seharusnya mencoblos di TPS A namun malah mencoblos di TPS B. Fenomena itu, kata Sumarsono, jumlahnya banyak sekali. "Insya Allah poin ketiga ini, bagaimana selesaikan semuanya satu langkah sesuai amanah, dari Mendagri kepada saya sebagai Plt Gubernur. Tidak boleh satu orang pun yang kehilangan hak pilihnya," ucapnya.
Sumarsono menambahkan, pihaknya akan melakukan operasi dari TPS ke TPS untuk memastikan semua yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) harus didata ulang. Termasuk yang tidak sempat atau gagal memilih. Data tersebut kemudian diperiksa lagi hingga hari terakhir.
"Jangan sampai ada warga Jakarta yang tidak bisa memilih hanya karena hal-hal yang bisa diatasi kita. Saya kira itu langkah ke depan atas koreksi putsran pertama," ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, permasalahan bahwa pada hari H pencoblosan, tidak ada Plt Gubernur, sehingga tidak ada yang mengawal. Plt Gubernur terakhir bekerja pada H-3 pencoblosan. Namun, untuk Pilkada putaran kedua DKI Jakarta, Sumarsono memastikan segala persiapan terkait daftar pemilih akan lebih matang.
"Tapi kami akan siapkan segala sesuatunya. Yang jelas, DPT maupun DPTb, kemudian daftar pemilih baru yang diperkirakan 17 tahun pada April nanti, kami pastikan terakomodasi di Pilkada," kata Sumarsono.
(Nabilla Tashandra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
