JAKARTA. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta agar tidak ada anggapan bahwa pelaksanaan program Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan menjelang Pilkada DKI Jakarta memiliki unsur politis.
Sumarsono menegaskan, apa yang dilakukan murni untuk memberikan pelayanan kepada warga Jakarta. "Saya kira tidak ada masalah. Tidak perlu semuanya dipolitisasi (dianggap politis) setiap ada aktivitas. Kami menolong rakyat yang membutuhkan rumah, itu saja," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (13/4).
Soal permintaan anggota DPRD DKI agar Pemprov DKI menunda program bedah rumah itu karena alasan ada unsur politis, Sumarsono mengatakan, hak DPRD untuk menyampaikan pernyataan. Namun, ia menyayangkan pernyataan itu didasari bahwa program bedah rumah yang dimaksud memiliki unsur politis.
"Itu hak mereka. Tapi saya kira kalau penundaan karena alasan itu sangat disayangkan," ujar Sumarsono.
Dalam rapat Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/4), Komisi A meminta agar program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara, diundur.
Ketua Komisi A, Riano, meminta program itu diundur hingga setelah hari pencoblosan Pilkada DKI 2017. Program bedah rumah rencananya akan dimulai pada 17 April 2017.
Riano mengatakan itu merupakan masa tenang pilkada. Dia meminta pelaksanaannya diundur agar tidak menimbulkan kesan politis.
(David Oliver Purba)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
