Tarif MRT sudah ditentukan, Pemprov DKI Jakarta segera siapkan tabel baru

Senin, 25 Maret 2019 | 19:32 WIB   Reporter: Ratih Waseso
Tarif MRT sudah ditentukan, Pemprov DKI Jakarta segera siapkan tabel baru


MRT - JAKARTA. Tarif MRT Jakarta sudah diketuk palu oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 8.500 dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Tarif tersebut lebih rendah dari masukan yang diberikan oleh Pemprov DKI yang mengusulkan rata-rata Rp 10.000.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah menuturkan bahwa pihaknya akan langsung melaporkan kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait keputusan yang sudah disepakati para anggota dewan tersebut.

Dengan diputuskan tarif tersebut otomatis membuat tabel tarif dari stasiun ke stasiun yang sudah diajukan kembali akan diubah sesuai dengan tarif yang sudah disepakati.

"Kemarin kita sudah buat tabel untuk yang rata-rata Rp 10.000, hari ini kita mau lapor dulu ke pak Gubernur dan nanti akan dieksekusi oleh teman-temannya MRT untuk dibuat tabelnya," jelas Saefullah usai Rapimgab DPRD DKI Jakarta pada Senin (25/3).

Pihak Pemprov disebut Saefullah juga sudah menawarkan beberapa opsi namun akhirnya disetujui dengan angka Rp 8.500. "Tadi sudah kita tawarkan ya ada opsi diskon dan sebagainya tapi mereka rupanya ingin perhitungannya lebih kongkrit Rp 8.500 rata-rata, besok hari ini pun malam ini akan kita buat tabelnya oleh PT MRT," tambah Saefullah.

Tabel tersebut nantinya akan menjelaskan berapa harga harga dari satu stasiun ke stasiun. Keputusan yang dirundingkan secara alot bersama beberapa pihak terkait tersebut disebut Saefullah sudah mempertimbangkan seluruh dimensi dan elemen yang terkait.

"Keputusan bersama ini kan pemerintahan eksekutif legislatif bersama-sama ini adalah keputusan terbaik buat masyarakat dengan mempertimbangkan seluruh dimensi yang dipertimbangkan oleh teman-teman anggota DPRD," tambah Saefullah.

Tak hanya tarif MRT Jakarta saja yang sudah disepakati hari ini, LRT pun sudah disepakati dengan tarif Rp 5.000. Saefullah menerangkan sudah disiapkan public service obligation (PSO) untuk dua moda angkutan masal tersebut.

"Kebetulan kita sudah menyiapkan PSO untuk dua moda kita ini baik MRT maupun LRT yang sudah kita alokasikan untuk 1 tahun kalau ini dia nanti akan beroperasi terhitung mulai 1 April nanti berarti ada efisiensi di Januari Februari dan Maret gitu ya nanti akan kita hitung kembali dan akan kita minta PT MRT dan Jakpro minta hitung yang betul valid angka ini," terang Saefullah.

Mengenai subsidi pun masih akan terus dibahas kembali lebih jelasnya. "Subsidinya pun nanti besoknya ini akan kita batasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan," kata Saefullah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .
Terbaru