Sudah ada 6.347 warga ajukan SIKM Jakarta, mayoritas ditolak Pemprov DKI

LEBARAN - JAKARTA. Tercatat 247.118 warga mengakses situs resmi Covid-19 DKI Jakarta, yakni corona.jakarta.go.id untuk mengurus surat izin keluar masuk ( SIKM) hingga Selasa (26/5) pukul 09.06 WIB. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan, sebanyak 6.347 warga dari total keseluruhan warga yang mengakses situs resmi Covid-19 DKI Jakarta telah mengajukan permohonan SIKM. 

Rinciannya, 179 permohonan SIKM masih dalam proses penelitian administrasi dan teknis, 661 permohonan masih menunggu validasi penjamin atau penanggung jawab. 

Kemudian, 4.294 permohonan SIKM ditolak dan 1.214 permohonan dinyatakan lolos sehingga SIKM dapat diterbitkan secara online. 

Baca Juga: Catat ya bagi warga yang terlanjur mudik, masuk Jakarta wajib rapid test dan tes PCR

Benny menjelaskan, permohonan SIKM yang ditolak itu disebabkan pemohon tidak lolos proses verifikasi penelitian administrasi dan teknis perizinan. 

"67,5% dari total permohonan SIKM, kami tolak atau tidak disetujui, pada umumnya karena tidak memenuhi ketentuan substansial," kata Benny dalam keterangannya, hari ini. 

Benny memberikan contoh permohonan SIKM yang ditolak disebabkan pemohon menuliskan alasan keluar wilayah Jakarta untuk melakukan halalbihalal bersama keluarga. 

"Pemohon kami sarankan untuk tetap berada di rumah dan mengikuti protokol pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dan mentaati peraturan perundangan terkait pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta," ujar Benni. 

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Berdasarkan Pergub itu, untuk bisa keluar masuk Jakarta, warga diharuskan membuat SIKM. Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didampingi Kepolisian akan memutar balik kendaraan yang hendak keluar atau menuju Jakarta apabila para penumpang tak memiliki SIKM. 

Sementara itu, bagi warga yang tetap memaksa masuk wilayah Jakarta tanpa memiliki SIKM, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta. 

Baca Juga: TNI dan Polri lakukan pendisiplinan PSBB di 1.800 objek

Beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk mendapatkan SIKM tersebut, yaitu,

• Memiliki KTP-el DKI Jakarta atau Kartu Keluarga DKI Jakarta tetapi berdomisili di luar Jabodetabek
• Orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap 
• Surat pernyataan sehat bermeterai. 

Warga ber-KTP non-Jakarta bisa memiliki SIKM dengan mengikuti persyaratan berikut,

• Memiliki surat keterangan dari kelurahan/desa tempat asal perjalanan yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Jakarta 
• Surat pernyataan sehat bermeterai 
• Memiliki surat jaminan bermeterai dari keluarga yang berada di Jakarta yang diketahui oleh ketua RT setempat atau surat jaminan bermeterai dari perusahaan yang berada di Jakarta 
• Bagi pemohon yang melakukan perjalanan dinas agar melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di Jakarta 
• Bagi pemohon yang karena alasan darurat melakukan kegiatan ke Jakarta melampirkan surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di Jakarta. 

Jika semua persyaratan sudah terpenuhi, DPM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QR-code SIKM akan terbit tetapi dengan ketentuan sebagai berikut,

• Penerbitan satu hari kerja sejak permohonan beserta seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara daring 
• Berlaku untuk satu orang pemohon 
• Untuk anak yang belum memiliki KTP-el mengikuti SIKM orangtua atau salah satu anggota keluarga. 

Pergub itu juga merinci jenis-jenis SIKM yang bisa diperoleh, yaitu SIKM yang bersifat perjalanan berulang dan SIKM yang bersifat perjalanan sekali. 

SIKM yang bersifat perjalanan berulang diperuntukkan bagi: 

• Pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di Jakarta tetapi tempat kerja/tempat usaha berada di luar Jabodetabek 
• Pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek, tetapi tempat kerja/tempat usaha berada di Jakarta. 

Baca Juga: Hingga Selasa (26/5), tercatat sebanyak 298 WNA di Indonesia positif Covid-19

Sementara SIKM yang bersifat perjalanan sekali diperuntukkan bagi: 

• Pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek 
• Orang, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek tetapi memiliki tempat tinggal atau tempat usaha di Jakarta, atau keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. 

Namun perlu diingat, pergub itu hanya mengatur untuk warga yang bekerja di bidang yang mendapatkan pengecualian dari pemerintah salam pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Bidang-bidang pekerjaan itu adalah: 

1. Kesehatan 
2. Bahan Pangan (Makanan/Minuman) 
3. Energi 
4. Komunikasi dan Teknologi Informasi 
5. Keuangan 
6. Logistik 
7. Perhotelan 
8. Konstruksi 
9. Industri Strategis 
10. Pelayanan dasar, utilitas publik 
11. Industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional. (Rindi Nuris Velarosdela)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News