Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengawasan pembangunan jalan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi kasus seperti pembelian lahan di Cengkareng Barat terulang kembali.
"(DKI gandeng BPK DKI) untuk mencegah temuan atau penyimpangan seawal mungkin, dan mencari solusi di situ. Jangan sampai di akhir selalu diperiksa semuanya, kemudian ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara," kata Djarot, seusai mengikuti Entry Meeting BPK DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2016).
BPK DKI Jakarta akan mengawasi hingga audit investigasi pada belanja modal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan jalan layang sebidang dan tidak sebidang. "Khususnya pembangunan jalan layang non tol Ciledug-Blok M dan jalan layang Kapten Tendean," kata Djarot.
Adapun pengawasan dan audit investigasi dijamin tidak akan mengganggu pengerjaan proyek tersebut. "Audit investigasi ini diharapkan tidak mengganggu percepatan penyelesaian jalan layang non tol terutama yang koridor Ciledug-Tendean," kata Djarot.
(Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
