JAKARTA. Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) belum juga terealisasi hingga kini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, realisasi ERP mundur dari target awal pada tahun 2016.
"ERP baru (terealisasi) tahun 2017. Tahun depan kami putuskan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (31/12).
Basuki mengaku terkendala payung hukum dalam menjalankan sistem ERP. Pasalnya, kategori penerapan sistem jalan berbayar ini masih belum jelas, apakah termasuk retribusi atau tidak.
"Kalau retribusi, kami harus putuskan dalam bentuk perda, berapa nilainya. Kalau bagi saya, ERP ini sebagai alat kontrol jumlah kendaraan dan jumlah uangnya (yang dipungut) bisa saya atur seenaknya," kata Basuki.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, retribusi dilakukan jika nilai pungutan bersifat stabil. Padahal, Basuki menginginkan agar penetapan nilai pungutan jalan berbayar bisa lebih fleksibel.
"Kalau jalan di situ sepi, ya turunin (tarifnya). Kalau ramai (mobil yang melintas), ya dinaikkan (tarifnya). Bagaimana memaksa kendaraan agar tidak masuk jalan itu," kata Basuki.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana menunjuk PT Jakarta Propertindo sebagai penanggung jawab pengadaan ERP. Rencananya, dua ruas jalan yang dijadikan jalan berbayar adalah ruas Jalan MH Thamrin-Sudirman-Ratu Plaza serta Jalan HR Rasuna Said. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
