kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45770,96   1,15   0.15%
  • EMAS930.000 0,22%
  • RD.SAHAM -0.09%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.02%

Ini dia beda transparansi anggaran DKI Jakarta era Ahok dan Anies


Jumat, 01 November 2019 / 05:30 WIB
Ini dia beda transparansi anggaran DKI Jakarta era Ahok dan Anies

Reporter: kompas.com | Editor: S.S. Kurniawan

Dalam situs yang diakses pada Rabu (30/10) malam, draft yang diinput ke dalam situs adalah RKPD, KUA-PPAS hasil pembahasan bersama DPRD DKI, APBD, dan APBD Perubahan. Tidak ada draft KUA-PPAS versi sebelum pembahasan DPRD DKI Jakarta.

Rancangan anggaran untuk 2020 lebih parah lagi. Tidak ada satu pun rencana anggaran untuk tahun 2020 yang diunggah ke dalam situs tersebut. Padahal, saat ini Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sedang melakukan pembahasan KUA-PPAS.

Perbedaan ini juga dibenarkan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Adapun Gembong merupakan salah satu anggota dewan yang mengikuti pembahasan anggaran para periode pemerintahan sebelumnya dan sekarang.

"Sekarang Pak Anies merasa karena belum ada pembahasan dengan DPRD, maka info itu tidak disampaikan ke publik," kata Gembong ketika dihubungi Kompas.com.

Baca Juga: PSI: Gubernur DKI terkesan tak peduli dengan kejanggalan usulan anggaran

Ternyata, ini memang merupakan keinginan Anies Baswedan. Anies mengaku khawatir draft KUA-PPAS yang belum disepakati dengan DPRD DKI hanya akan menimbulkan kehebohan.

"Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10). Anies baru akan mengunggah draft tersebut setelah Pemerintah DKI dan DPRD  menyelesaikan pembahasan anggaran.

Akhirnya, masyarakat hanya bisa mengetahui rencana anggaran yang tak wajar dari anggota DPRD DKI. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi yang paling sering menyebarkannya.

Sebut saja, anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, bolpoin sebesar Rp 124 miliar, dan komputer sebesar Rp 121 miliar. Sistem yang disalahkan Anies tidak ingin mengunggah rencana anggaran yang belum disahkan.

Baca Juga: Anggaran lem Aibon Dinas Pendidikan DKI untuk murid Rp 82,8 miliar, kok bisa?

Itu artinya, masyarakat hanya akan mengetahui program apa saja yang akan dikerjakan Pemerintah DKI setelah pembahasan selesai. Tak ada ruang untuk mengkritik dan memberi masukan.

Selain soal transparansi anggaran, Anies juga berbicara tentang sistem e-budgeting itu sendiri. Menurutnya, sistem digital ini tidak smart karena masih mengandalkan penelusuran manual untuk pemeriksaannya.




TERBARU

[X]
×