IKLIM USAHA - SURABAYA. Terbongkarnya kasus korupsi di Kabupaten Mojokerto dan Kotamadya Mojokerto dinilai sebagai momentum untuk memperbaiki iklim investasi di wilayah tersebut. Apalagi sebagai kota terbesar kelima di Jawa Timur, Mojokerto memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan.
“Ini pelajaran bagi pemerintah daerah supaya berubah paradigmanya, tidak perlu ada biaya-biaya ekonomi tinggi, supaya kita bisa lebih kompetitif, pembangunan lancar, lapangan kerja tercipta, dan masyarakatnya sejahtera. Wish itu saja, tidak peru macam-macam, ini-kan efek dominonya besar sekali,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi dalam keterangannya, Selasa (22/5).
Berbelitnya proses perizinan di Mojokerto dinilai pengusaha telah menciptakan ketidakpastian. Padahal jika masalah ini dapat diatasi, Mojokerto dapat menjadi tujuan investasi utama di Jawa Timur. Selain berada di gerbang masuk ibukota provinsi, pembangunan berbagai infrastruktur, terutama jalan tol akan membuka akses lebih luas ke kota ini.
“Mojokerto itu termasuk interlandnya Surabaya, dia memiliki daya tarik bagi pengusaha. Mulai dari tingkat kabupaten hingga kota,” ujarnya.
Bagi pengusaha kepastian dan penegakan hukum juga menjadi aspek penting dalam berinvestasi. Itu sebabnya ketika menghadapi sistem pemerintahan yang menciptakan biaya ekonomi tinggi, pelaku usaha cenderung akan menahan diri.
Jamhadi mengatakan, tahun lalu minat investor untuk menanamkan investasinya di Jawa Timur totalnya mencapai Rp 172 triliun, namun realisasinya hanya sekitar Rp 89 triliun.
Sedangkan di tahun 2018 ini, minat investor menanamkan investasi di Jawa Timur naik 7% dibanding tahun lalu. Tetapi hingga Mei ini, yang baru terealisasi baru 20%. Minimnya realisasi tersebut salah satunya juga terkait terhambatnya perizinan.
“Untuk itu, kami dari Kadin menyarankan harus ada sistem perizinan yang terpadu dan online, supaya tidak ada tatap muka dan lainnya. Seperti di Surabaya yang sudah ada SSW (Surabaya Single Window),” katanya.
