POLEMIK SAMPAH DKI - JAKARTA. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara butuh proses panjang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, ada beberapa pihak yang perlu dilibatkan dalam pembangunan ITF ini. Misalnya, kementerian ESDM, PLN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"ITF merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Kalau di negara lain sudah banyak. Ini sesuatu yang baru dan tentunya banyak sekali peran dari kementerian-kementerian terkait," kata Isnawa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/10).
Selanjutnya masalah pertanahan perlu dicek secara rinci, untuk meminimalkan masalah persengketaan di tengah-tengah kontrak kerja yang berjalan.
"Walaupun investasi full dari investor, kita juga harus cek, jangan sampai tanahnya tidak clear and clean. Jangan sampai perjanjian kontrak 20 tahun hingga 25 tahun lebih, tapi baru 3 tahun sudah ada sengketa tanah," tegasnya.
Isnawa berharap, jika pembangunan ITF Sunter ini berhasil, bisa dilanjutkan ke kawasan lain. "Kita dari dinas lingkungan hidup terus mengadakan rapat pembahasan. Saat ini lagi digodok di pemprov DKI Jakarta, jadi harapanya saya setelah Desember nanti ground breaking akan berlanjut ke ITF lainnya," ungkap Isnawa.
ITF Sunter dibangun untuk membuat Jakarta menjadi kota yang mandiri dalam pengelolaan sampahnya. Selama ini Jakarta selalu bergantung pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Bantargebang Bekasi.
Berdasarkan penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup DKI, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 volume sampah di Bantargebang mencapai 39 juta ton dengan ketinggian diatas 30 meter. Isnawa memprediksikan bahwa dengan ketinggian itu berpotensi akan menimbulkan longsor saat musim hujan dan kebakaran saat musim kemarau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
