Untuk Apa Saja Uang Pajak Warga Jakarta? Inilah Penjelasan Gubernur Pramono

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan sejumlah program pembangunan yang dibiayai dari uang pajak masyarakat. Penggunaan anggaran tersebut mencakup penanganan banjir, bantuan pendidikan, revitalisasi sekolah, hingga pengembangan transportasi umum.

Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan pajak kepada masyarakat, termasuk para pengusaha yang berkontribusi melalui pembayaran pajak di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan Pramono dalam acara Jakarta Contributors Award 2026 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).

“Dalam kesempatan ini saya sebenarnya awalnya mau memberikan sambutan, sekarang enggak, saya mau berterima kasih dan mempertanggungjawabkan apa yang Bapak Ibu bayar selama ini kepada Pemda DKI Jakarta,” kata Pramono.

Pajak Jakarta untuk penanganan banjir

Pramono menjelaskan, salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta adalah mengurangi risiko banjir. Upaya yang dilakukan antara lain melalui normalisasi sejumlah sungai, seperti Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Cakung Lama.

Menurut dia, normalisasi sungai diyakini dapat membantu mengurangi genangan dan banjir di Jakarta.

“Karena saya meyakini bahwa kalau sungai-sungai ini kita lakukan normalisasi, kurang lebih delapan persen banjir itu bisa dikurangi,” ujarnya.

Selain normalisasi sungai, pemerintah daerah membangun embung dan waduk di sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.

Pramono menegaskan, berbagai program tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan uang pajak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

KJP Plus menjangkau 707.000 siswa

Selain infrastruktur dan pengendalian banjir, pajak daerah juga digunakan untuk mendukung akses pendidikan bagi warga Jakarta.

Pramono menyebut, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang saat ini menjangkau sekitar 707.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Ia memastikan anggaran bantuan pendidikan tersebut tidak boleh dikurangi karena pendidikan dinilai berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Maka hal yang berkaitan pendidikan betul-betul yang namanya Kartu Jakarta Pintar saya mengatakan kepada jajaran Balai Kota tidak boleh dikurangi sesen pun,” kata Pramono.

Pemprov DKI juga memperluas cakupan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Jika sebelumnya bantuan ditujukan kepada mahasiswa S1, kini penerima dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3.

Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan rencana program beasiswa LPDP Jakarta pada 2027. Program ini ditujukan untuk membuka kesempatan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk di luar negeri.

Revitalisasi 19 sekolah di Jakarta

Pemanfaatan anggaran pajak lainnya adalah revitalisasi bangunan sekolah yang sudah berusia puluhan tahun.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI tengah merevitalisasi 19 sekolah. Salah satu lokasi yang disebut berada di kawasan Pekayon, Pasar Rebo.

Sekolah yang direvitalisasi dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti lapangan olahraga, perpustakaan, kantin, dan lift.

Menurut Pramono, peningkatan fasilitas pendidikan tersebut menjadi contoh penggunaan anggaran daerah untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

“Kalau kemudian kita melakukan secara transparan, terbuka, dan betul-betul uang pajak itu kita gunakan dengan baik, itulah hasilnya,” tuturnya.

Ia menilai, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran penting agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Pajak juga mendukung pengembangan LRT Jakarta

Di sektor transportasi, Pramono mencontohkan pengembangan LRT Jakarta, termasuk perpanjangan jalur dari Kelapa Gading menuju Manggarai.

Menurut dia, perluasan jaringan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan layanan dan jumlah penumpang dibandingkan saat rute LRT hanya sampai Velodrome.

Pramono menyebut jumlah penumpang harian LRT Jakarta saat ini telah melampaui 15.000 orang. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga 80.000 penumpang per hari.

Pengembangan transportasi umum menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap layanan angkutan publik.

Tonton: 2 WNI Terluka di Riyadh! Bandara Ditutup, Rudal dan Drone Mengancam

Pramono ingin kepercayaan pembayar pajak meningkat

Pramono berharap keterbukaan dalam penggunaan anggaran dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, kepercayaan tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan berbagai program pembangunan di Ibu Kota.

“Kalau kita dipercaya, saya yakin untuk membangun Jakarta ini lebih gampang,” ujar Pramono.

Ia menegaskan, pertanggungjawaban penggunaan pajak perlu ditunjukkan melalui program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, mulai dari pengendalian banjir dan peningkatan kualitas pendidikan hingga pengembangan transportasi umum.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2026/10/15/20564911/pajak-warga-jakarta-dipakai-untuk-apa-saja?page=all#page2.