Anggaran untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah itu akhirnya disepakati Rp 500 miliar. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, anggaran tersebut bisa saja berubah lagi saat dibahas dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Sebab, anggarannya tidak dinolkan.
"Yang paling penting bonggolannya enggak kehapus. Yang pinjaman daerah itu bonggolannya berapa asalnya? Rp 1 triliun kan, berkurang Rp 500 miliar, masih ada," kata Syarif.
Baca Juga: Satpol PP tersangka pembobol ATM ambil uang Rp 2 juta-Rp 18 miliar
Pemprov dan DPRD DKI menyepakati KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,9 triliun setelah rancangannya sempat defisit sampai Rp 10 triliun. KUA-PPAS 2020 menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI.
Sebagai informasi, Pemprov DKI mengalokasikan dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami DP Rp 0. Dana talangan yang disiapkan maksimal 20 persen dari harga rumah.
Sementara itu, pembayaran cicilan unit difasilitasi oleh Bank DKI melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). (Nursita Sari)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dana Talangan untuk Uang Muka Rusunami DP Rp 0 Dipangkas Rp 1,5 Triliun"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
