JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meneken kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan lima provinsi lainnya terkait ketahanan pangan.
Salah satu kerja sama yang disepakati adalah suplai sapi dari lima provinsi untuk Pemprov DKI. Lima provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Melalui kerja sama ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap harga daging sapi di Jakarta bisa terjaga.
"Keuntungannya, warga DKI tentu tidak membeli daging sapi dengan harga yang terlalu fluktuaktif. Berarti, kami juga dapat mencegah terjadinya inflasi," kata Basuki seusai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama ketahanan pangan, di Kementerian Pertanian, Jumat (13/11/2015).
Pada akhirnya, harga sapi yang bisa ditekan tersebut juga bisa memengaruhi survei angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang menentukan upah minimum provinsi (UMP) DKI. Harga pangan, menurut Basuki, termasuk unsur yang paling mahal di Jakarta.
"Di Jakarta, yang paling mahal itu kan transportasi, perumahan, dan makanan. Kalau ini (harga daging sapi) bisa kami tahan, lalu kami kerja sama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya soal komoditas beras, jagung, sayur, dan segala macam, maka otomatis kami bisa meringankan beban hidup orang," kata Basuki.
Rencananya, Pemprov DKI akan menunjuk PT Dharmajaya untuk memotong sapi-sapi kiriman dari daerah-daerah tersebut.
Pemprov DKI juga menunjuk PT Pasar Jaya untuk mendistribusikan daging sapi tersebut.
Basuki menargetkan bahwa Pemprov DKI bisa memenuhi kebutuhan daging sapi warga Jakarta hingga 30%.
Kementerian Perhubungan telah menyiapkan enam kapal untuk mengangkut sapi-sapi dari lima provinsi mitra kerja sama tersebut.
(Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
