PENCEGAHAN KRISIS EKONOMI - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mendapatkan utang dari Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan nilai total Rp 12,5 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mempergunakan dana utang dari pusat ini akan untuk berbagai kegiatan pada tahun ini dan tahun depan.
Pada tahun ini rencananya Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan akan mempergunakan dana sebesar Rp 4,5 triliun, sedangkan tahun depan sebesar Rp 8 triliun.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tentang pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7).
Adapun utang dari pemerintah pusat ini akan di bayar paling lama selama 10 tahun.
"Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri, kemudian juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan PT SMI, karena ini pertama kalinya kami mendapatkan pinjaman lewat PT SMI ini. Jadi ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu," kata Gubernur Anies Baswedan.
Adapaun mengenai penggunaan dana ini Gubernur Anies menjelaskan, pertama untuk pendanaan: pengendalian banjir. Kedua untuk peningkatan pelayanan air minum. Ketiga, pengelolaan sampah. Keempat, peningkatan infrastruktur transportasi di Jakarta.
"Kelima, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, dan juga sarana olahraga," ungkap Gubernur Anies Baswedan.
Menurut Gubernur Anies Baswedan Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional akan menggunakan sumber pembiayaan dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian.
Melalui perjanjian kerja sama ini, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat melanjutkan pembangunan daerah yang sebelumnya tertunda akibat kontraksi ekonomi akibat pandemi virus corona Covid-19.
"Jadi Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Karena itu bila kita bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional,” ujar Gubernur Anies Baswedan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mengalami penurunan hingga Rp 31,13 triliun tahun ni sebagai dampak pandemi virus corona Covid-19.
Beberapa sektor perekonomian yang terdampak dengan pertumbuhan negatif antara lain sektor jasa, konstruksi, pengadaan air, perdagangan, pendidikan, energi (listrik dan gas), dan industri pengolahan.
Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan beberapa hal....
SELANJUTNYA>>>
Sebelumnya Kementerian keuangan resmi memberikan piutang kepada pemerintah daerah maupun penembpatan dana di Bank Pembangunan Dearah guna mempercepat program pemulihan ekonomi nasiona di tingkat daerah.
Penyaluran piutang kepada pemerintah daerah ini dilakukan pada Senin (27/7) di Jakarta. Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati menyaksikan pelaksanaan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah ini dalam tiga program.
Pertama, telah dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama pinjaman PEN daerah antara PT. Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) dengan Provinsi DKI Jakarta, serta PT SMI (Persero) dengan Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan perjanjian ini langsung dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Untuk perjanjian perdana ini, PT. SMI (Persero) memberikan pinjaman Rp 12,5 triliun kepada Provinsi DKI Jakarta yang akan digunakan untuk pembiayaan sektor pengelolaan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, pengembangan sektor transportasi, dan pariwisata.
Sedangkan Provinsi Jawa Barat mendapat pinjaman sebesar Rp 4 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial, logistik, perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan khusus, dan infrastruktur lingkungan.
Kedua, pemberian bantuan Viability Gap Fund (VGF) dari PT SMI (Persero) untuk proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pengelolaan persampahan Legok Nangka di Jawa Barat.
VGF adalah dukungan fiskal dari Pemerintah yang bersifat finansial, berupa kontribusi atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pada Proyek Kerja Sama yang sudah memiliki kelayakan ekonomi, namun belum memiliki kelayakan secara finansial.
Ketiga, penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD), ditandai dengan penandatanganan MoU antara Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto dan perwakilan dari 4 BPD (BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta BPD Jawa Tengah).
Empat bank ini yang terpilih sebagai Bank Umum Mitra dalam Penempatan Uang Negara. Saat ini beberapa BPD lainnya sedang dalam tahap kajian.
Pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana diharapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi daerah dari sisi supply side, di mana pengusaha daerah mendapatkan pinjaman murah dari BPD.
Semenatara dari sisi demand side di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih untuk membeli produk lokal daerah.
Menurut Sri Mulyani, jika program ini dapat memberikan dampak positif dan cepat atas upaya pemulihan ekonomi kedua daerah yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, maka pemda-pemda lainnya diharapkan segera menyusul.
Kementerian Keuangan juga terus menjalin sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi pelaksanaan program pinjaman untuk daerah dalam rangka PEN.
"Saya berharap dengan bergulirnya PEN daerah ini dapat mengembalikan confidence dan optimisme kebangkitan ekonomi daerah," kata Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
