Industri Tembakau Madura Minta Pembinaan Pemerintah di Tengah Tekanan Produksi

Reporter: TribunNews | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri Hasil Tembakau (IHT) dinilai memiliki dampak berganda bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi pendapatan bagi daerah dan pemerintah pusat. Salah satu wilayah penghasil tembakau yang mencatat pertumbuhan pesat adalah Madura.

Pemilik pabrik rokok (PR) Cahaya Pro Pamekasan, Fathor Rosi, mengatakan perkembangan IHT di Madura membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah, khususnya melalui pembinaan, bukan pengetatan yang berlebihan.

“Pemerintah pusat kami harap tegak lurus. Jangan membunuh industri tembakau, tetapi membinanya. Kami ingin maju bersama, seperti semangat ‘Bangkit Bersama, Sejahtera Berkualitas’,” kata Fathor, Rabu (7/1/2026).

Ia juga menitipkan pesan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dalam pembinaan pengusaha IHT di Madura.

“Madura ini tinggal pembinaan saja. Insyaallah, Madura tidak akan mengecewakan,” ujarnya.

PR Cahaya Pro Pamekasan baru-baru ini menerima Madura Awards sebagai kontributor cukai tertinggi IHT lokal 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Fathor Rosi. Pada 2025, kontribusi cukai PR Cahaya Pro tercatat sebagai yang tertinggi, tidak hanya di Kabupaten Pamekasan, tetapi juga di seluruh Madura.

Fathor menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan atas capaian tersebut. Ia menyebut, sejak 2015 PR Cahaya Pro secara konsisten menjadi penyumbang cukai terbesar di Madura.

“Tanpa karyawan, capaian ini tidak mungkin terwujud,” katanya.

Selain kontribusi cukai, PR Cahaya Pro juga tercatat sebagai perusahaan dengan jumlah buruh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbanyak di Pamekasan pada 2025.

Berdasarkan data Dinas Sosial Pamekasan, dari 54 perusahaan yang terdata, sebanyak 418 buruh PR Cahaya Pro menerima BLT DBHCHT, dari total 4.458 penerima yang diproyeksikan.

Fathor menegaskan, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura. Menurutnya, industri rokok di Madura memiliki potensi besar, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kesejahteraan petani tembakau.

“Pemerintah harus hadir membina, bukan membinasakan. Jangan sampai Madura dicap sebagai sarang rokok ilegal,” tegasnya.

Di sisi lain, kinerja industri pengolahan tembakau secara nasional tengah mengalami tekanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal I/2025 industri pengolahan tembakau mengalami kontraksi terdalam sebesar 3,77 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berbanding terbalik dengan pertumbuhan positif 7,63 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Produksi rokok selama enam bulan pertama 2025 tercatat sebesar 142,6 miliar batang, turun 2,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini menjadi yang terendah dalam delapan tahun terakhir sejak 2018, kecuali pada 2023.

Pada Juni 2025, produksi rokok hanya mencapai 24,8 miliar batang, turun 5,7 persen dibandingkan Mei 2025 dan melemah 3,2 persen dibandingkan Juni tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) 2025 sebesar Rp230,9 triliun. Hingga Mei 2025, realisasi CHT baru mencapai Rp87 triliun atau sekitar 37,8 persen dari target.

Tren ini melanjutkan kegagalan pencapaian target CHT pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, realisasi CHT tercatat Rp213,48 triliun atau 91,78 persen dari target Rp232,5 triliun. Sementara pada 2024, realisasi CHT mencapai Rp216,9 triliun atau sekitar 94,1 persen dari target Rp230,4 triliun.

Sumber: https://www.tribunnews.com/bisnis/7775826/datangkan-manfaat-berganda-pemerintah-diminta-serius-bina-iht-di-madura?page=all&s=paging_new.