EKONOMI SYARIAH - PONTIANAK. Guna mendorong perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Dalam pengukuhan KDEKS Kalimantan Barat pada hari ini, Rabu (27/3), hadir pula Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang juga sekaligus berperan sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Kepada para anggota KDEKS, Ma’ruf Amin berpesan untuk memberi nilai tambah perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis karakteristik dan potensi wilayahnya.
Baca Juga: Kementerian ESDM: Moratorium Smelter Nikel untuk Dorong Nilai Tambah
“Melalui KDEKS, ekonomi dan keuangan syariah mesti terus memberi nilai tambah secara nyata untuk mendorong ketahanan ekonomi daerah, dan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia dan khususnya, Kalimantan Barat,” kata Ma’ruf Amin.
Ia juga berpesan, KDEKS perlu memiliki program kerja dan quick wins dengan target terukur, berkesinambungan, serta dijalankan dengan sangat. Sehingga, ekonomi dan keuangan syariah nantinya bisa menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi.
Dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Barat, Wapres turut memberi saran. Seperti, mengembangkan potensi dan kekayaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Momen Ramadan dan Lebaran Diproyeksi Dongkrak Kredit Kendaraan Bermotor
“Kalimantan Barat memiliki komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, dan bauksit, serta hasil pertanian lainnya,” tambahnya.
Termasuk, potensi perdagangan dan pariwisata lintas batas Kalimantan Barat yang posisi geografisnya berbatasan langsung dengan Negeri Jiran Malaysia.
Adapun pembentukan Tim KDEKS berdasarkan keputusan gubernur Kalimantan Barat no 1563/RO-3KON/2023. KDEKS dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harrison sebagai ketua dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
