PAPUA - JAKARTA. Sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan meski saat ini terjadi rusuh di sejumlah kota di wilayah ini.
“Jalan terus. Tidak ada masalah. Pelayanan masyarakat semua jalan terus,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usai menghadiri Rapat RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8).
Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah tetap melakukan monitoring pergerakan isu mengenai Papua dan Papua Barat.
Baca Juga: Jokowi minta masyarakat Papua tenang
“Oh iya jelas, Gubernur, Bupati, Walikota, juga Tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri terus memonitor Pemda setempat, yang penting jalan terus (sistem Pemerintahan dan pelayanan publik-red)," kata dia.
Dia mengaku menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan catatan tidak anarkis dan bersifat provokatif.
"Soal aspirasi, asal tidak anarkis, asal tidak terus mengibarkan bendera dan sebagainya, sah-sah saja, di Kemendagri juga ada yang menyampaikan aspirasi kita dengar, asal tidak menyimpang dari pokok persoalan,” kata Tjahjo.
Baca Juga: Pemegang saham restui Bank BTN untuk mengakuisisi modal ventura
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menilai tuntutan referendum dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Kabupaten Deiyai, Papua sudah tak relevan.
Karena menurutnya, mengacu pada Perjanjian New York tahun 1962 menyebut Papua bagian barat adalah bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
