“Saya kira tuntutan referendum sudah tidak pada tempatnya dan seharusnya tidak disampaikan. Karena apa, karena NKRI sudah harga mati. Perjanjian New York tahun 1962 lalu mengisyaratkan Papua bagian barat masuk NKRI, sehingga NKRI harga mati termasuk Papua dan Papua Barat,” ungkap Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Wiranto menambahkan bahwa konsep referendum adalah dalam konteks meminta rakyat menyatakan pilihannya apakah merdeka atau lepas dari negara penjajahnya.
Sehingga menurutnya referendum tak tepat jika dituntut oleh masyarakat Papua karena Papua merupakan wilayah sah Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda sesuai Perjanjian New York tersebut.
Baca Juga: Tahun depan, PUPR anggarkan Rp 28,97 triliun untuk Infrastruktur Jalan
“Papua dan Papua Barat ini kan wilayah sah Indonesia, jadi referendum tak perlu dikemukakan lagi,” tegasnya.
Wiranto mengatakan pemerintah membuka ruang komunikasi dan persuasif untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.
“Saya sudah melakukan langkah persuasif, berbincang dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa itu sudah terjawab,” imbuhnya.
Baca Juga: RUPSLB empat bank BUMN dipastikan ada perubahan susunan pengurus
Wiranto sendiri menyesalkan kerusuhan yang sampai merenggut korban jiwa tersebut, yaitu satu aparat TNI meninggal dunia, dua personil TNI dan empat polisi mengalami luka, serta satu masyarakat menjadi korban meninggal dunia.
Ia mengimbau jangan sampai aksi unjuk rasa tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kerusuhan.
“Apalagi indikasi tersebut ditunjukkan dengan aksi unjuk rasa yang sudah merusak. Jangan sampai aksi unjuk rasa dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin menyerang aparat keamanan, saya yakin orang yang menyerang aparat bukan orang-orang yang murni memiliki niat melaksanakan demo,” kata Wiranto. (Srihandriatmo Malau)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Papua Rusuh, Mendagri: Pemerintahan dan Layanan Publik Tetap Berjalan"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
