/2026/10/15/2092147430.jpg)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh Kementerian Dalam Negeri mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe mempercepat penyerapan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk penanganan pascabanjir.
Perhatian khusus diberikan kepada sejumlah satuan kerja perangkat kota (SKPK) yang masih mencatatkan realisasi anggaran rendah, di tengah waktu tahun anggaran yang semakin terbatas.
Ketua Tim Satgas PRR Aceh, Imran, mengatakan realisasi anggaran TKD Lhokseumawe meningkat dari sekitar 11% menjadi 41% dibandingkan dengan rapat koordinasi sebelumnya.
Namun, peningkatan tersebut perlu diikuti percepatan pelaksanaan kegiatan agar tren penyerapan tetap terjaga hingga akhir tahun. “Trennya harus bisa dipertahankan dan realisasi perlu dipercepat,” kata Imran dalam keterangannya dikutip Rabu (28/10).
Satgas PRR mendorong pemerintah kota memperbaiki kinerja perangkat daerah, terutama SKPK dengan serapan rendah. Pemerintah kota juga diminta menyusun rencana aksi kegiatan dan rencana penarikan dana untuk memetakan tahapan pekerjaan, kebutuhan anggaran, serta target realisasi setiap SKPK hingga akhir tahun.
Baca Juga: Infrastruktur Jalan Nagan Raya Aceh Ditargetkan Rampung November
Berdasarkan data penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir, anggaran TKD yang terealisasi di Lhokseumawe mencapai Rp51,8 miliar atau 41,53% dari total alokasi Rp124,9 miliar.
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, menargetkan realisasi mencapai sekitar 70% pada akhir Oktober 2026. Seluruh alokasi anggaran diharapkan terserap pada akhir November.
Haris mengatakan progres sejumlah pekerjaan di lapangan telah mencapai 50%–70%. Pemerintah kota optimistis percepatan pelaksanaan kegiatan akan mendorong peningkatan serapan anggaran.
Salah satu pekerjaan yang masih berlangsung adalah pembangunan 66 unit hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana, dengan nilai proyek Rp15 miliar. Sebanyak 56 unit dibangun di kawasan Padang Sakti dan 10 unit lainnya di kawasan Kandang, Kecamatan Muara Dua.
Baca Juga: Satgas PRR Kawal Kualitas Pembangunan Hunian Tetap di Bener Meriah Aceh
Manajer proyek PT Sarjis Agung Indra Jaya untuk pembangunan huntap tersebut, Muhammad Syahril, mengatakan progres fisik pembangunan mencapai sekitar 7%. Sementara itu, material panel yang telah disiapkan sudah mencakup lebih dari 30% kebutuhan pekerjaan. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026. “Target penyelesaian pada Desember,” kata Syahril.
Hunian tetap tersebut dirancang sebagai rumah tipe 36 dengan konstruksi tahan gempa. Desainnya juga menyesuaikan kondisi lahan berkontur, antara lain dengan meninggikan lantai rumah untuk mengurangi risiko air masuk saat terjadi genangan.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk mengawal pemulihan pascabencana. Koordinasi dilakukan pada sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur, fasilitas pendidikan, lahan pertanian, hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Sementara Imran menekankan pentingnya pemantauan berkala dan pembaruan data agar perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi tercatat sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia meminta kegiatan yang telah selesai segera dilaporkan, sementara pekerjaan yang masih berlangsung terus dipantau hingga tuntas.
“Kami ingin kegiatan yang sudah selesai segera dilaporkan dan yang masih berjalan terus dipantau. Dengan begitu, kita bisa melihat langsung perkembangan di lapangan dan memastikan penanganannya sesuai kebutuhan,” pungkas Imran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
