INFRASTRUKTUR DAERAH - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menggelar kunjungan kerja di Bali untuk melakukan inspeksi beberapa pembangunan proyek yang dibiayai melalui Surat Berharga Negara berbasis Syariah (SBSN) pada Kamis, (25/11/2021).
Salah satu proyek yang ditinjau adalah pembangunan bendungan Tukad Mati, Badung.
"Pembangunan prasarana bendungan pengendali banjir Tukad Mati ini merupakan salah satu contoh nyata SBSN Proyek di Bali yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR," kata Suahasil Nazara dalam keterangannya, Jumat (26/11).
Adapun pembangunan bendungan Tukad Mati ini dibiayai melalui SBSN secara Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total alokasi SBSN yang digunakan sebesar Rp 319 miliar.
Baca Juga: Pemerintah perkirakan Rp 37 triliun anggaran pemulihan ekonomi nasional tak terserap
Tak hanya itu, dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan juga melakukan inspeksi pembangunan 10 titik jalan tembus Singaraja – Mengwitani, dan soft launching pembangunan gedung Lab Kesehatan Terintegrasi, Universitas Ganesha Singaraja pada Jumat, (26/11).
Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Megwitani - Singaraja dibiayai melalui SBSN MYC senilai Rp 308,15 miliar dimaksudkan untuk mengurangi waktu tempuh dari kota Denpasar (PKN) menuju kota Singaraja (PKW) dan memperbaiki geometrik titik blackspot pada ruas jalan Mengwitani Singaraja.
Sementara untuk pembangunan gedung Lab Kesehatan Terintegrasi di Universitas Ganesha, pembiayaannya dilakukan secara Single Year Contract (SYC) tahun 2021 dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp 99,94 miliar.
"Pembangunan Laboratorium Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha ini merupakan perwujudan dari komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk pembangunan Sumber Daya Manusia melalui sektor pendidikan," kata Luky Alfirman
Baca Juga: Wamenkeu yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh 4% pada tahun ini, berikut pendorongnya
Alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Bali telah dimulai sejak tahun 2016, dan trennya terus meningkat. Tahun 2021 ini tercatat sebesar Rp 362,16 miliar, kemudian akan meningkat hingga Rp 409,8 miliar pada tahun 2022. Adapun total alokasi alokasi Sukuk Proyek untuk Provinsi Bali dari tahun 2016 hingga 2022 mencapai Rp 1,68 triliun.
Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di provinsi Bali ditujukan untuk proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, diantaranya 43,34% di sektor transportasi, jalan, dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR, kemudian 42,31% di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. Dan sisanya 10,47% di sektor pendidikan, dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.
Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.
Tujuannya untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.
Baca Juga: Suahasil Nazara sebut butuh Rp 3.779 triliun untuk memitigasi perubahan iklim
Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari proyek SBSN, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Hingga tahun 2021 ini, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia.
Beberapa proyek yang telah dibiayai SBSN seperti pembangunan infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare – Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa. Kemudian, pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, seperti Youtefa di Jayapura, Papua.
Termasuk, pembangunan beberapa bandara dalam rangka penyiapan Jembatan Udara di Papua. Pembangunan sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah). Serta, pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan di berbagai perguruan tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
