BATAM - JAKARTA. Sekitar dua bulan berjalan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dipimpin oleh Edy Putra Irawady. Pembenahan dari sistem pun sudah mulai dilakukan sebelum pada April 2019 nanti akan dijabat Wali Kota Batam sebagai ex-officio.
Menurut Edy, sebelum dipindahtangankan ke Walikota, pihaknya menegaskan, BP Batam dan pemerintah kota Batam memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. "Yang satu pemerintah dan yang satu lembaga yang cari duit (BP Batam)," jelas dia, Rabu (20/2).
Pasalnya, BP Batam merupakan badan lembaga umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan dan satuan kerja pemerintah. Sehingga sejatinya keterikatan BP Batam itu ada pada pemerintahan pusat. Sebab sebagai BLU, BP Batam harus bertanggungjawab kepada Kemenkeu.
Sementara sebagai satuan kerja BP Batam harus bertanggungjawab kepada DPR karena masih menerima uang dari negara Rp 400 miliar yang digunakan sebagai modal kerja atawa capital expendecture (capex).
Meskipun terikat dengan pusat, selaku Ketua BP Batam, Edy juga tidak mengaku tidak perlu egois dan harus meningkatkan petumbuhan ekonomki Batam yang selama ini dibebankam ke Wali Kota. "Saya harus memifirkan bagaimana konsumsi masyarakat naik, jangan pikirin ekspor saja," katanya.
Sementara terkait, kewenangan maupun perijinan, Edy bilang itu adalah tanggungjawab Walkot. "Sekarang sudah ada OSS (online single submission) yang memuat komitmen ijin lokasi itu urusan Pemkot. Pokoknya, di luar tanah ada di Pemkot," kaysnha.
Artinya kegiatan non investasi yang berbais kegiatan usaha biasa ktu adalah kewenangan Pemkot. Lalu tanggungjawab BP Batam sendiri adalah mengurusi soal investasi dan ekspor. Bagaimana pertumbuham ekonomi Batam dan nasional naik agar eskpor juga ikut naik.
Adapun kedepan BP Batam akan dijabat oleh Walikota Batam. Dengan begitu, saat ini keadaaan BP Batam sudah tidak ada lagi kebijakam yang tumpang tindih dengan Wali Kota. "Siapapun operatornya nanti harus dimulai dengan tanggungjawab," katanya.
Meski begitu, rencananya akan kembali diberlakukan jabatan Wakil BP Batam yang dalap menjaga koordinasi semua. "Mengurangi beban kepala. Struktur itu sudah ada. Sebetulnya sudah ada tapi zamannya Lukita itu ngga diisi. Itu bukan hal yang baru," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
