MRT - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan proyek MRT Jakarta fase 2 mengalami pembengkakan biaya.
“Moda Raya Terpadu (MRT) ada kenaikan project cost dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (24/8).
Airlangga menyebut, hal itu terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan yang tidak stabil dan pengerjaan konstruksi masuk di dalam kota tua. “Sehingga tentunya perlu lebih berhati hati secara struktur,” ucap Airlangga.
Airlangga menyebut, MRT Jakarta fase 2 North – South line sepanjang 12,3 kilometer (Km) dan seluruhnya berada di bawah tanah. Berbeda dengan sebelumnya yang sepanjang 15,7 Km terdiri dari 5,7 Km line di bawah tanah dan line elevated sepanjang 10 Km.
“Untuk melihat titik akhir project ini , titik akhirnya yang direncanakan sekarang di Ancol Barat itu masih ada beberapa masalah lahan sehingga diminta dipertimbangkan katakanlah dicarikan alternatif lain di wilayah ancol ataupun di marina dan tentu ini berharap perolehan lahan baik dari menteri ATR/BPN maupun gubernur DKI,” jelas Airlangga.
Baca Juga: Tarif Integrasi Rp 10.000, Pengguna Transjakarta, MRT, LRT Cukup Bayar Sekali
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama dengan rombongannya termasuk bersama William Sabandar yang ketika Juni 2022 masih menjabat sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta bertandang ke Jepang untuk membahas lebih lanjut mengenai kelanjutan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2. Kunjungan ini diharapkan dapat mengakselarasi percepatan pembangunan proyek tersebut.
Sebagai informasi, mantan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menjelaskan, hasil kunjungan Menteri dan berbagai pertemuan selalu mengangkat topik mengenai percepatan pembangunan proyek MRT.
“Seperti diketahui saat ini pihaknya sedang mengerjakan MRT fase kedua dari bundaran HI menuju Kota di mana sedang dilakukan dua proyek percepatan baik fisik maupun proyek sistem,” ujarnya dalam konferensi pers yang disaksikan secara virtual, Rabu (22/5) lalu.
Adapun pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dikatakan William, sudah memberikan komitmen akan mengakselerasi proyek tersebut.
“Dalam waktu singkat akan ditandatangani komitmen pendanaan baru pemerintah Jepang terhadap penambahan anggaran pembangunan fase 2 MRT,” ungkap William.
William mengatakan, pemerintah Jepang melalui JICA juga memberikan komitmennya untuk pembangunan MRT fase 2B dari Kota menuju Ancol.
Dalam pertemuan Menteri dan JICA, juga disampaikan komitmen mempercepat pelaksanaan pembangunan MRT Timur Barat dan di mana saat ini sedang dilakukan perencana teknis untuk fase pertama. “Pemerintah Jepang sudah memberikan komitmen ikut mendanai fisik dari proyek tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya dan pihak Jepang juga mendiskusikan soal proyek MRT selatan ke utara dan timur ke barat yang dalam waktu dekat ini akan ditandatangani suatu kepastian pendanaan Jepang. “Ini suatu berita menggembiarakan sehingga proyek MRT ini dipastikan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Budi mengatakan, tentu pekerjaan ini bukan hal yang mudah sehingga pihaknya melakukan pengawalan.
Baca Juga: MRT Jakarta dan Rukita Jalin Kerja Sama Sediakan Hunian di Titik TOD Jakarta
Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akhmadi mengungkapkan dalam kesempatan kali ini dibahas juga berkaitan dengan Transit Oriented Development (TOD) yang selalu ditekankan oleh Menteri.
Heri mengungkapkan, JICA memberikan komitmen untuk dalam waktu dekat tim tenaga ahlinya akan datang ke Jakarta untuk melakukan kajian TOD di sepanjang jalur MRT.
“Kami juga sudah mendiskusikannya bersama dengan Dirjen Kereta Api dan Direktur Utama MRT bahwa nanti pada bulan September mendatang akan melakukan semacam temu bisnis forum terkait dengan TOD ini di Jepang untuk mengundang pengusaha-pengusaha Jepang ikut berpatisipasi,” ungkap Heri.
Memang saat ini pemerintah sedang mengembangkan proyek Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 3 (JUTPI-3).
Proyek ini merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang berdurasi selama 3 tahun 3 bulan dan telah dimulai sejak bulan April 2022 hingga bulan Juni 2025.
Proyek kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta mekanisme koordinasi para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan transportasi umum perkotaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
