KHL Di Jawa Tengah Rp 3,5 Jutaan, UMK Solo Raya 2026 Hanya Rp 2,5 Jutaan

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Biaya kebutuhan hidup layak (KHL) di Jawa Tengah (Jateng) tahun 2025 mencapai Rp 3,5 juta per bulan. Namun upah minimum kabupaten/kota (UMK) di berbagai wilayah Jateng 2026 masih di bawah Rp 3 juta. Sebut saja upah minimum regional (UMR) di Solo Raya 2026 hanya Rp 2,5 jutaan.

Diberitakan Kompas.com, UMK Solo Raya 2026, yang kerap disebut masyarakat sebagai UMR Solo 2026, resmi ditetapkan dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Melalui keputusan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan besaran UMK 2026 untuk 35 kabupaten/kota, termasuk wilayah Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta (Solo), Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen, dan Wonogiri.

Kebijakan ini menjadi acuan utama pengupahan pekerja pada tahun depan sekaligus menjadi perhatian pelaku usaha dan tenaga kerja di kawasan Solo Raya.

Daftar UMK Solo Raya 2026 Berlaku Mulai 1 Januari

Mengacu pada ketetapan resmi pemerintah, berikut daftar lengkap UMK Solo Raya 2026 yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026:

- UMK Karanganyar 2026: Rp 2.592.154,06
- UMK Solo 2026 atau UMR Kota Solo: Rp 2.570.000
- UMK Boyolali 2026: Rp 2.537.949
- UMK Klaten 2026: Rp 2.538.691
- UMK Sukoharjo 2026: Rp 2.500.000
- UMK Sragen 2026 atau UMR Sragen: Rp 2.337.700
- UMK Wonogiri 2026: Rp 2.335.126

Berdasarkan daftar tersebut, UMK Karanganyar menjadi yang tertinggi di kawasan Solo Raya pada 2026, disusul Kota Solo dan Kabupaten Klaten.

Perlu diketahui, UMK Solo Raya 2026 hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih tidak lagi mengacu langsung pada UMK.

Pengupahan bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun ditentukan berdasarkan struktur dan skala upah yang disusun dan diterapkan oleh masing-masing perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penetapan UMK ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjadi acuan bagi dunia usaha dalam menyusun kebijakan pengupahan tahun 2026.

Tonton: LIVE REPORT: Update Terkini Penanganan Becana Sumatra

KHL 2026 38 Provinsi

Kemnaker resmi merilis metode terbaru penghitungan KHL di Indonesia. KHL merupakan standar kebutuhan hidup selama satu bulan agar pekerja atau buruh beserta keluarganya dapat hidup secara layak. KHL menjadi acuan utama dalam penetapan UMP di 38 provinsi.

Dalam metode terbaru ini, Kemnaker mengadopsi standar International Labour Organization (ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga. Komponen tersebut meliputi kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, serta perumahan atau tempat tinggal.

Dengan pendekatan ini, penghitungan KHL mencerminkan kondisi riil biaya hidup di setiap daerah. Hal ini sekaligus menjawab tuntutan pekerja agar penetapan upah minimum lebih manusiawi dan berbasis kebutuhan hidup nyata.

Hasil penghitungan menunjukkan KHL tertinggi berada di DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 5.898.511 per bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5,4 juta per bulan.

Sementara itu, disparitas cukup besar terlihat di beberapa daerah lain. Di DI Yogyakarta, KHL tercatat mencapai Rp 4.604.982 per bulan, lebih dari dua kali lipat UMP Yogyakarta 2025 yang hanya Rp 2.264.080. Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Tengah, dengan KHL Rp 3.512.997 per bulan, sedangkan UMP 2025 hanya Rp 2.169.349.

Adapun rumus penghitungan KHL yang digunakan Kemnaker adalah sebagai berikut:
KHL = (Konsumsi per kapita × jumlah anggota rumah tangga) : jumlah anggota rumah tangga yang bekerja.

Berikut rincian lengkap KHL di 38 provinsi di Indonesia, dikutip dari akun Instagram resmi Kemnaker @kemnaker:

1. Aceh: Rp 3.654.466 per bulan
2. Sumatera Utara: Rp 3.599.803 per bulan
3. Sumatera Barat: Rp 4.076.173 per bulan
4. Riau: Rp 4.158.948 per bulan
5. Jambi: Rp 3.931.596 per bulan
6. Sumatera Selatan: Rp 3.299.907 per bulan
7. Bengkulu: Rp 3.714.932 per bulan
8. Lampung: Rp 3.343.494 per bulan
9. Kepulauan Bangka Belitung: Rp 4.714.805 per bulan
10. Kepulauan Riau: Rp 5.717.082 per bulan

11. DKI Jakarta: Rp 5.898.511 per bulan
12. Jawa Barat: Rp 4.122.871 per bulan
13. Jawa Tengah: Rp 3.512.997 per bulan
14. DI Yogyakarta: Rp 4.604.982 per bulan
15. Jawa Timur: Rp 3.575.938 per bulan
16. Banten: Rp 4.295.985 per bulan
17. Bali: Rp 5.253.107 per bulan

18. Nusa Tenggara Barat: Rp 3.410.833 per bulan
19. Nusa Tenggara Timur: Rp 3.054.508 per bulan

20. Kalimantan Barat: Rp 4.083.420 per bulan
21. Kalimantan Tengah: Rp 4.279.888 per bulan
22. Kalimantan Selatan: Rp 4.112.552 per bulan
23. Kalimantan Timur: Rp 5.735.353 per bulan
24. Kalimantan Utara: Rp 4.968.935 per bulan

25. Sulawesi Utara: Rp 3.864.224 per bulan
26. Sulawesi Tengah: Rp 3.546.013 per bulan
27. Sulawesi Selatan: Rp 3.670.085 per bulan
28. Sulawesi Tenggara: Rp 3.645.086 per bulan
29. Gorontalo: Rp 3.398.395 per bulan
30. Sulawesi Barat: Rp 3.091.442 per bulan

31. Maluku: Rp 4.168.498 per bulan
32. Maluku Utara: Rp 4.431.339 per bulan

33. Papua Barat: Rp 5.246.172 per bulan
34. Papua Barat Daya: Rp 5.246.172 per bulan
35. Papua: Rp 5.314.281 per bulan
36. Papua Selatan: Rp 5.314.281 per bulan
37. Papua Tengah: Rp 5.314.281 per bulan
38. Papua Pegunungan: Rp 5.314.281 per bulan