DKI JAKARTA - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Panduan Rancang Kota Pantai Kita dan Pantai Maju.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai, terbitnya Pergub DKI Jakarta No 30 tahun 2021 merupakan hal wajar.
Menurutnya Gubernur memiliki diskresi ketika terjadi kekosongan aturan. “Gubernur sebagai penanggung jawab atau pejabat dapat mengeluarkan deskresi jika ada kekosongan hukum. Tapi harus karena pertimbangan urgensi atau mendesak,” kata Yayat dalam keterangannya, Senin (7
Pergub yang ditandatangani oleh Gubernur Anies Baswedan pada 4 Mei 2021 keluar sebelum revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI No 1 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kelar.
Yayat menilai Gubernur Anies Baswedan harus mengeluarkan Pergub 30/2021 sebagai landasan bagi rancang kota untuk menjadi panduan pemanfaatan ruang di pulau reklamasi. Dengan adanya ini rancang kota ini maka secara prinsip tata ruang pembangunan reklamasi memiliki dasar hukum.
Baca Juga: Anies membuka akses transportasi publik ke pulau reklamasi
Namun, lanjut Yayat, dikarenakan Pergub tersebut dikeluarkan hanya untuk pulau tertentu, alias tidak mencakup seluruh pulau reklamasi, maka Gubernur DKI Jakarta harus mengeluarkan Pergub serupa untuk pulau lainnya. “Tidak masalah jika ada beberapa Pergub. Yang jelas Gubernur harus bersikap adil kepada pulau reklamasi lainnya,” tegas Yayat.
Hingga saat ini proyek pulau reklamasi masih fokus di pulau C dan D yang kini berganti nama menjadi Pantai Kita dan Pantai Maju. Proyek Pulau G yang kini berganti baju menjadi Pantai Bersama masih tertahan administrasinya di Pemprov DKI.
