JAKARTA - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi perlindungan dan keamanan dunia usaha untuk menjaga iklim investasi yang baik di Ibukota. Koordinasi melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, POLRI dan Polda Metro Jaya.
"Kita semua menyadari bahwa kegiatan usaha memerlukan kepastian. Tanpa adanya kepastian, terutama di aspek hukum, akan sangat sulit sekali untuk bisa menjalankan rencana investasi dengan baik," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, dalam siaran persnya, Kamis (6/9).
Anies menegaskan Jakarta harus menjadi percontohan wilayah kota yang mampu menjamin keamanan dalam berwirausaha dan penanaman modal. Anies menyebut Jakarta dan Indonesia berada dalam posisi strategis dalam geopolitik dunia dan pusat ekonomi yang baik di tingkat Asean.
"Di Jakarta, target investasi kita untuk lima tahun ke depan ini kita sudah proyeksikan. Tahun 2018 ini kita berharap Rp 93 Triliun. Dan pada tahun 2022 kita berharap 124 triliun. Kenaikannya kita harapkan setiap tahun sebesar 6,5 persen," tutur Anies.
Melalui proyeksi ini terdapat beberapa tantangan yang berpotensi ancaman bagi dunia usaha dapat dicegah hingga ditanggulangi dengan tepat. Tantangan-tantangan tersebut antara lain praktek korupsi, pungutan liar, pemalsuan dokumen, potensi kecurangan dalam kegiatan usaha maupun aksi premanisme.
"Langkah yang harus kita lakukan adalah langkah yang kongkrit dan bisa membuat semua pihak yakin bahwa berusaha di Indonesia, di Jakarta khususnya, memiliki rasa aman dan ada kepastian dari aspek hukum," tutupnya.
Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi mengatakan bahwa jajarannya siap menjalankan tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal serta turut berkewajiban dalam memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi pelaku usaha.
Kepala BKPM Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong menyampaikan bahwa disaat kondisi perekonomian global sedang tidak menentu akibat perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat, investasi harus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Oleh karenanya selain fokus untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar, Pemerintah juga perlu membangkitkan sentimen positif kepada para investor asing salah satunya adalah dengan memberikan kepastian hukum sehingga investor tidak ragu untuk memperluas investasi di Indonesia.
"Khususnya di wilayah DKI Jakarta ini diharapkan investasi sektor ekonomi digital dapat tumbuh dengan pesat, dan dapat menjadi sektor yang ditawarkan kepada dunia internasional," ujar Thomas.
Pedoman Kerja BKPM-POLRI tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia merupakan guidelines bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara.
“Melalui kerjasama ini, BKPM, Polri, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas Thomas.
Sekedar informasi, realisasi investasi di DKI Jakarta sampai dengan triwulan II 2018 (Januari sampai Juni) sebesar Rp 58,7 triliun (PMDN dan PMA).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
