Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.058
  • SUN95,65 0,01%
  • EMAS673.000 -0,59%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Ambil alih pengelolaan air, Ketua DPRD minta Anies tak risau soal anggaran

Senin, 11 Februari 2019 / 20:25 WIB

Ambil alih pengelolaan air, Ketua DPRD minta Anies tak risau soal anggaran
KETUA DPRD DKI SERAHKAN LHKPN

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil alih seluruh pengelolaan air di Ibu Kota. Ia mengingatkan, pada 2013 DPRD sudah mengucurkan Rp 650 miliar ke PT Jakarta Propertindo untuk membeli salah satu perusahaan pengelola air minum. 

"Saya sudah bilang akuisisi Palyja dan Aetra pakai dari Jakpro dulu kan sudah ada Rp 650 miliar buat akuisisi," kata Prasetio di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2). 


Ketika itu, PT Jakpro ditugaskan mengakuisisi saham Palyja. Namun pembelian tersebut tak bisa dieksekusi karena keluar putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan Pemprov DKI menghentikan swastanisasi air minum. 

Prasetio mengingatkan Anies agar tak perlu merisaukan besaran dana yang harus dikeluarkan DKI untuk menguasai pengelolaan air Jakarta. "Kalau pun penalti ya sudah enggak apa-apa kami bayar. Enggak usah takut banget. Toh daripada uang kita SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)," kata Prasetio.

Adapun sebelumnya, Anies menegaskan akan menghentikan swastanisasi pengelolaan air Jakarta. Menurut Anies, persiapan pengambilalihan mulai dilakukan awal tahun dengan target di akhir tahun bisa segera dianggarkan. 

"Mengapa kami ingin mengerjakannya di awal tahun ini? Karena punya konsekuensi fiskal. Jadi kesepakatan-kesepakatan di dalam pengambilalihan melalui tindakan perdata, konsekuensinya ada pada anggaran," ujar Anies. 

Anies menyebut secepatnya biaya pengambilalihan dianggarkan di APBD Perubahan 2019, atau APBD 2020. Menurut Anies, pengambilalihan akan dilakukan dengan renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra. 

Renegosiasi bisa seputar pembelian saham Palyja dan Aetra. Opsi kedua, bisa dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS). PKS bakal mengatur soal penghentian kontrak yang disepakati kedua belah pihak. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan air minum di Jakarta kepada PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (kini bernama PT Aetra Air Jakarta) sejak 1997. 

Perjanjian ini berlangsung hingga 2023. Sementara opsi ketiga yakni dengan pengambilalihan sebagian layanan. Pemprov DKI bisa menguasai proses pengelolaan air dari hulu ke hilir secara bertahap sambil menunggu kontrak habis di 2023. (Nibras Nada Nailufar)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ambil Alih Pengelolaan Air, Ketua DPRD Minta Anies Tak Risau soal Anggaran"

Reporter: kompas.com
Editor: Yoyok

Video Pilihan

TERBARU
Rumah Pemilu
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0009 || diagnostic_api_kanan = 0.0619 || diagnostic_web = 0.4491

Close [X]
×