UPAH BURUH - JAKARTA. Arahan Wakil Gubernur Sandiaga S. Uno untuk melakukan survei Komponen Hidup Layak (KHL) sebelum menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 dinilai tepat oleh kelompok buruh.
Sabda Pranawa, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia sebut langkah tersebut sesuai dengan janji politik Anies-Sandi saat kampanye lalu.
"Kami memang menagih kontrak politik Anies-Sandi dengan Koalisi Buruh Jakarta, dimana poinnya adalah UMP DKI harus lebih tinggi dari wilayah penyangga dan tidak menggunakan PP 78/2015 tapi menggunakan survei KHL," kata Sabda saat dihubungi KONTAN, Kamis (26/10) malam.
Sabda menilai survei KHL merupakan metode paling tepat yang merepresentasikan kebutuhan riil para pekerja.
"Wagub komit dengan kontrak politik yang sudah disepakati untuk tidak menggunakan PP 78/2015," sambung Sabda.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pengusaha Sarman Simanjorang menyebut meski menggambarkan kebutuhan riil pekerja, namun dalam PP 78/2015 survei KHL sudah tak diwajibkan untuk dilaksanakan.
"Untuk dapat melihat KHL yang real tentu melalui survei, walaupun memang tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan UMP kalau kita mengacu pada PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan," lanjut Sarman.
Perwakilan pengusaha sendiri masih berpegangan kepada PP 78/2015 dan telah mengusulkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.700 yang berasal dari UMP 2017 ditambah pengalian asumsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,73%.
Rencananya survei KHL tersebut akan dilaksanakan besok jumat (27/10) di lima pasar tradisional pada lima wilayah Kotamadya DKI Jakarta. Ketiga wakil Dewan Pengupahan yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah akan melakukan survei tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
