Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan bahwa evaluasi implementasi SAKIP bukanlah penilaian terhadap laporan kinerja, melainkan evaluasi terhadap seluruh sistem dalam manajemen kinerja.
Evaluasi itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah harus memiliki kemampuan pengelolaan anggaran sesuai dengan sasaran yang ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat
Selain itu, Ateh juga menekankan agar instansi pemerintah mampu menyusun perencanaan yang terintegrasi demi sasaran pembangunan prioritas. "Perencanaan harus jelas, apa yang akan dan ingin dihasilkan. Tentukan yang terpenting dari semua yang penting," ujar Ateh.
Secara implisit, pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraih Predikat A Wilayah I
1. Prov Jabar
2. Kota Bandung
Peraih Predikat BB Wilayah I
1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Kota Tanjung Pinang (Kepri)
3. Kabupaten Muara Enim (Sumsel)
4. Kota Sukabumi (Jabar)
5. Provinsi Sumatera Barat
6. kabupaten Serang (Banten)
7. Kabupaten Lebak (Banten)
8. Kabupaten Natuna (Kepri)
9. Kota Padang (sumbar)
10. Provinsi Kep. Riau
11. Kabupaten Karimun (Kepri)
12. Kota Lubuk Linggau (Sumsel)
13. Kota Payakumbuh (Sumbar)
14. Kabupaten Garut (Jabar)
15. Kota Bukittinggi (Sumbar)
16. Kota Tasikmalaya (Jabar)
17. Kota Pandeglang (Banten)
18. Kabupaten Bandung (Jabar)
19. Kabupaten Batanghari (Jambi)
20. Kabupaten Bangka Tengah (Babel)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
