JAKARTA. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menegaskan bahwa fraksinya, PDI Perjuangan, tidak mendukung hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini disebabkan telah adanya perintah dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait HMP.
"PDI-P Jelas tidak HMP. Perintah DPP acuan kita ke atas, enggak mungkin PDI-P berubah sikap, kita kan takut sama ketum partai, kita di sini petugas partai," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI, Senin (25/5).
Hal ini untuk mengomentari pendapat dari anggota Dewan lain yang mengatakan kelanjutan HMP begitu tergantung kepada dukungan Fraksi PDI Perjuangan. Prasetio menegaskan fraksinya telah berkomitmen untuk menolak.
Akan tetapi, sebagai ketua DPRD, Prasetio berjanji akan memfasilitasi keinginan anggota lain yang menginginkan HMP. "Kalau saya sebagai ketua DPRD, akan pimpin, kita lagi bamus, agenda raperda. Rapim juga sudah kemarin," ujar Prasetio.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengaku sulit bagi DPRD DKI untuk memenuhi syarat kuorum hak menyatakan pendapat (HMP). Sebab, Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terkuat di DPRD tidak mendukung HMP.
"Soal kuorumnya ini yang saya bilang kuorumnya agak berat. Kalau PDI-P enggak dukung kan enggak kuorum. Kalau enggak kuorum kan enggak bisa ambil putusan. Semua tergantung PDI-P," ujar Taufik. (Jessi Carina)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
