JAKARTA. Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi menegaskan bahwa jajarannya di Jakarta Barat tidak ada yang mengusulkan pengadaan UPS (uninterruptible power supply) di RAPBD DKI tahun anggaran 2015 sebesar Rp 270.830.000.000. Dia menuturkan, seharusnya soal UPS ditanyakan langsung ke Suku Dinas (Suku Dinas) Pendidikan Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat itu.
"Kita enggak pernah mengusulkan sama sekali, enggak ada. Kan Kuasa Pemegang Anggarannya (KPU) di Dinas Pendidikan. Yang mengajukan di Sudin, tuh," tutur Anas usai salat Jumat di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (6/3).
Terkait dengan pemeriksaan pihak Polda Metro Jaya terhadap mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, Anas juga meminta agar langsung menanyakan kepada instansi terkait. Alex Usman masuk dalam enam orang yang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Rabu (4/3) untuk memberikan keterangan terhadap pengusutan kasus pengadaan UPS.
Alex adalah satu dari dua pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS pada 2014. Sedangkan satu PPK lainnya adalah Iip Saifuddin, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Adapun sekolah yang dianggarkan untuk mendapatkan UPS berjumlah 49 sekolah, yang berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Polda Metro Jaya tidak akan memanggil semua kepala sekolah dari 49 sekolah itu, tetapi hanya beberapa di antaranya sebagai sampel.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan data pengadaan perangkat UPS atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014 dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar per unit. Basuki mencurigai bahwa perusahaan-perusahaan pemenang tender ini merupakan pihak yang sama. (Andri Donnal Putera)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
