UPAH BURUH - JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S. Uno mengaku kaget mengetahui hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan Dewan Pengupahan pada Jumat. Survei ini dalam rangka penyusunan UMP DKK Jakarta 2018.
Sebab hasil survei KHL yang dilaksanakan secara serentak di lima pasar di wilayah DKI Jakarta yaitu Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Pasar Koja, Jakarta Utara, Pasar Santa Jakarta Selatan, dan Pasar Cengkareng, Jakarta Barat lebih rendah dari UMP DKI Jakarta 2017.
"Memang turun di bawah UMP 2017, tapi kami terus komunikasi dengan berbagai pihak," kata Sandiaga, Senin (30/10) seusai melakukan pertemuan dengan Menteri PUPR di Kantor Kementerian PUPR.
Sandiaga mengaku, mengetahui hasil survei KHL yang di bawah UMP 2017, Pemprov DKI telah mengevaluasi hasilnya khususnya soal komponen KHL terkait sewa rumah dan biaya transportasi.
"Kita bedah lagi soal sewa dan biaya transportasi, memang ada pelemahan ekonomi," sambung Sandiaga.
Survei KHL sendiri dilakukan terhadap 60 komponen yang terdiri makanan dan minuman (11 item), sandang (13 item) perumahan (26 item), pendidikan (2 item), kesehatan (5 item), transportasi (1 item), serta rekreasi dan tabungan (2 item).
Sebelumnya, kepada KONTAN Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha mengatakan bahwa pada Sabtu (28/10) kemarin Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah selesai menetapkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hasilnya nilai survei KHL sebesar Rp 3.149.631, berada di bawah UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3.355.750.
"Diolah bersama ketiga unsur di Dewan Pengupahan, ditambah BPS DKI, dan ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta angka KHL sebesar Rp.3.149.631," kata Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha kepada KONTAN, Minggu (29/10).
Menanggapi hasil tersebut, Sabda Pranawa Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengatakan bahwa hasil survei tersebut bukan nilai KHL sesungguhnya lantaran survei dilakukan hanya di pasar tradisional, tanpa melihat di pasar modern.
"Data KHL DKI Jakarta yang beredar sebesar Rp 3,1 juta itu bukan nilai KHL yang sesungguhnya. Tetapi baru angka-angka yang di kumpulkan dari pasar tradisional. Belum pasar modern karena banyak pekerja DKI Jakarta juga berbelanja di pasar modern," kata Sabda kepada KONTAN, Minggu (30/10) malam.
Ia menambahkan bahwa seharusnya survei juga dilakukan di ritel modern. Dan memperbaiki nilai empat komponen KHL yaitu sewa rumah Rp 1,2 juta, transportasi Rp 600 ribu, listrik Rp 250 ribu, dan hiburan Rp 150 ribu.
"Dengan demikian, unsur buruh di Dewan Pengupahan memperkirakan KHL DKI Jakarta berkisar Rp 3,5 juta hingga Rp 3,65 juta. Setelah ditambah variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi, buruh mengusulkan UMP 2018 menjadi Rp 3,9 juta," sambung Sabda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
